Akibat Hukum Mengabaikan Putusan Pengadilan

Opini, Legalvoice.id - Dalam prakteknya peradilan di Indonesia kita sering menemukan suatu kondisi dimana Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjd) tidak ditaati terutama oleh pihak yang kalah. Perbuatan tersebut merupakan penghinaan dan pengabaian terhadap lembaga peradilan (disobey court orders).

Namun ada cara lain yang dapat ditempuh agar Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut memiliki wibawa agar ditaati antara lain:

Mengajukan Permohonan Eksekusi (sita eksekutorial) kepada Ketua Pengadilan (op last en order leiding van den voorzitter van den landraad) berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (1) H.I.R Stbl. 1941-44 atau Pasal 206 ayat (1) RBG juncto Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian secara pidana dapat Melaporkan Pihak yang mengabaikan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Tereksekusi) ke Kepolisian dengan atas dugaan telah melawan atau tidak menuruti/mematuhi/mentaati perintah Pengadilan dapat melaporkan pihak tersebut berdasarkan Pasal 216 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang- undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda puling banyak sembilan ribu rupiah.”

Apabila Pihak yang memenangkan perkara memilih untuk mempidanakan Pihak yang kalah ke Kepolisian maka sebaiknya upaya permohonan eksekusi ditempuh terlebih dahulu agar Ketua Pengadilan mengeluarkan peringatan (anmaaning) terhadap Tergugat/Tereksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 196 H.I.R Stbl. 1941-44 atau Pasal 207 ayat (1) RBG, hal ini dilakukan agar Pihak Kepolisian semakin confidence menetapkan Tergugat/Tereksekusi sebagai Tersangka.

Apabila dalam pelaksanaan eksekusi mendapat perlawanan dari Tereksekusi atau pihak-pihak tertentu, maka seharusnya pihak yang mewakili Pengadilan Negeri dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Pasal 212 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Bila pokok perkara berkaitan dengan pembayaran ganti rugi atau kepemilikan, maka upaya pemidanaan yang dapat ditempuh oleh Pihak yang menang adalah dengan melaporkan yang bersangkutan ke Kepolisian dengan alasan bahwa Pihak Tereksekusi telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.

Pengabaian/Pengingkaran dan atau Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap DAPAT DIPIDANA.

Penulis : Taufik Nasution, SH., MH.