Dampak Positif Keberagaman

Foto : Istimewa

Opini, Legalvoice.id- Kebaragaman, menjadi karakteristik fundamentalis eksistensi manusia yang dibawa sejak lahir tumbuh dan berkembang  dengan sendirinya secara alamiah. Secara individual, orang berbeda dalam gender, usia, keterampilan, bakat, kecakapan, daya tahan tubuh dan bentuk fisik. begitu juga keberagaman di tanah air ini, sudah melekat dan menjadi suatu identitas. Jauh sebelum Indonesia meleburkan diri menjadi suatu bangsa yang besar , sehingga tidak mengherankan banyak julukan lain kepada masyarakat indonesia seperti majemuk, pluralisme, multikulturalisme, dll.

Realitas pluralis di Indonesia terbukti disetiap daerah memiliki adat istiadat, budaya, bahasa, sejarah/cerita rakyat, lagu daerah dan makanan/minuman masing-masing di wilayahnya berada. Berdasarkan data sensus BPS tahun 2010 di Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan 652 bahasa daerah dikutip dari situs kemendikbud (Badan Bahasa Kemendikbud). Selain itu pluralis bangsa ditunjukan dari keberagaman beragama, seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan berbagai aliran kepercayaan lainnya yang dianut oleh masyarakat indonesia disetiap daerah.

Dibalik indahnya keberagaman yang menjadi identitas bangsa, terdapat banyak ancaman yang mulai menggerogoti baik dari dalam (internal) dan luar (eksternal). Ancaman paling besar berpengaruh merusak idetintas bangsa adalah bersumber dari dalam tubuh indonesia itu sendiri. Seperti menguatnya kembali Nasionalisme Kuno yang merupakan perluasan primodialisme. Dominasi satu suku atas suku yang lain dan Dominasi agama satu dengan agama yang lain. Sehingga apabila nasionalisme seperti ini tidak ditangkal sejak dini akan berdampak pada tindakan diskriminasi kepada kaum minoritas dan lemah serta menguatnya tindakan intoleransi dalam kelompok masyarakat. Dampak buruk lainnya sudah dapat dipastikan yang terdiskriminasi akan mengalami berbagai kesulitan dalam menjalankan aktivitas bahkan berujung pada tindakan kekerasan atau kriminal.

Peristiwa yang melukai nilai toleransi keberagaman, yang menjadi Identitas Bangsa dengan seketika mulai luntur ditengah masyarakat. Seperti dalam Konferensi Pers Imparsial tentang kebebasan beragama (17/11/2019). Ardimanto Adiputra, menyampaikan di tahun 2019 terdapat 31 kasus intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Sejumlah 28 kasus di antaranya dilakukan oleh warga setempat yang dimobilisasi oleh organisasi atau kelompok agama tertentu. Dari 31 kasus intoleransi atau pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang tersebar di Provinsi Indonesia. Jenis kegiatannya yang dilakukan beragam, mulai dari pelarangan pendirian tempat ibadah, larangan perayaan kebudayaan etnis, perusakan tempat ibadah hingga penolakan untuk bertetangga terhadap yang tidak seagama. Belum lagi ditambah masalah intoleransi  dalam skala kecil yang belum masuk pendataan serta khasus intoleransi dibulan desember,  terdapat di beberapa daerah masih ada tindakan penolakan untuk umat kristiani merayakan natal (kelahiran Yesus Kristus).

Tindakan baru – baru ini juga muncul, Terjadi ditengah perkembangan pandemi COVID – 19 di indonesia yang begitu masif dan meningkat secara signifikan setiap harinya, walaupun Sudah banyak antisipasi yang dilakukan dari pemerintah. Adapun tindakannya yang menggemparkan sosial media, setelah beredarnya video berdurasi 32 detik yang diunggah akun instagram @arionsihombing (19/04/2020), terlihat dua orang pria mendatangi rumah warga. Masih dalam video itu, salah satu pria yang mengenakan baju koko lengan panjang berwarna putih lengkap dengan peci dan sarung terlihat marah dan melarang ibadah yang dilakukan.

Dikutip dari Indonesiakininews.com, Kronologi yang disampaikan oleh pihak keluarga yang menjadi korban amukan di Cikarang Pusat, “Tadi siang sepupu ku yang di Cikarang sedang melangsungkan ibadah online, namun ada pihak yang melarang melangsungkan ibadah "sampai sepupu ku di usir padahal itu rumah nya sendiri. Kami biasa mengadakan ibadah dirumah setelah kejadian Covid-19 ini, dan yang pasti keluarga inti tentunya, namun tiba-tiba Pak H. Mulyana dan RT datang sontak marah sambil membawa kayu dan membubarkan ibadah kami, karna kami nggak boleh ibadah dirumah, aku langsung videoin kejadian itu, Lalu dia pergi cuma kami takut nya nanti malam dia akan bawa massa. Namun yang sangat kami sesali, keluarga kami yg berusaha turut akan anjuran pemerintah untuk beribadah dirumah (keluarga inti dan tidak mengundang siapapun) masih ada saja yang usik “.

Walaupun Kedua belah pihak sudah baik kembali. Hal tersebut terjadi karena misskomunikasi (kurang komunikasi) dan telah disepakati tiga hal perlunya (komunikasi, koordinasi, dan toleransi) serta mengaku tidak akan melanjutkan ke ranah hukum. Jadi permasalahan clear melalui musyawarah mufakat. Tetapi permasalahan diatas, tentu memberikan implikasi yang sifatnya sementara (temporary) tapi juga bisa bersifat jangka panjang (long term) yang kalau Negara ini tidak mengelolanya dengan baik, maka akan mempengaruhi bahkan mereduksi sifat toleransi didalam masyarakat.

Dibalik permasalahan itu semua, ada beberapa kesamaan yang perlu kita garis bawahi untuk dibenahi dan diingatkan kembali. Seperti begitu lemahnya perlindungan pemerintah bagi warga minoritas terkait kebebasan beragama dan rasa aman dijamin Konstitusi, sedikit korelasi antara keberagaman dan konsistensi penegakan hukum (orang semakin berani melakukan pelanggaran) terutama jika tidak ada petugas. Menjadi pertanyaan sekarang apakah hal seperti ini dibiarkan pemerintah untuk suatu kepentingan ?. Dengan membiarkan masyarakat asyik bertikai diatas fundamentalisme  agama. Sehingga masyarakat tidak bersatu agar menjadi lemah dalam menggugat kesalahan/keburukan akuntabilitas dan tata kelola dalam penyelenggara negara.

Memang benar kehidupan ini bagai fatamorgana, sering diungkapkan dalam masyarakat. Biasanya menggambarkan sesuatu yang serba hampa, kecewa, dusta, dan kemunafikan. Menurut KBBI “ fatamorgana ” adalah, 1) gejala optis yang tampak pada permukaan yang panas, yang kelihatan seperi genangan air, 2) Hal yang bersifat khayal dan tidak mungkin tercapai. Jadi dapat dianalogikan sebenarnya, kebenaran mutlak sulit ditemukan dan ditegakan bentuknya seperti apa. Minimal setiap permasalahan terjadi, kita dituntut berpikir rasional.

Kelemahan yang terjadi saat ini adalah suatu kesalahan yang terstruktur. karna jauh sebelum hari ini Bung Karno mendeskripsikan, Indonesia yang lahir nanti harus menjadi tempat beragama dengan leluasa. Warganya menyingkirkan egoisme beragama, hidup berdampingan saling menghormati, beradab, berbudi luhur dan berbudaya. Sehingga dalam hal ini penyelanggara negara harus berani menindak tegas siapa saja yang menghalang-halangi terwujudnya kebebasan tersebut. Penyelenggara negara kita harus menjadi petarung yang tidak gampang menyerah. Harus menjadi personal yang “risk taking”  berani mengambil resiko dalam situasi, cuaca, dan suasana apapun. Tidak lapuk karena hujan dan tidak lekang karena panas, tahan dengan segala cuaca.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, dalam Pasal (2) menegaskan pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam sila pertama tentang ketuhanan menjadi dasar negara yang paling kuat, “sebagai salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin Bangsa Indonesia dengan cara semesra-mesranya dalam rangka menjadikan Bangsa yang mengejar kebajikan” (Sukarno, Pancasila sebagai dasar negara, 63). sehingga pluralis keagama harus sedini mungkin dipahami sebagai unsur pemersatu bangsa bukan sebagai alasan untuk saling mencacimaki, mengecilkan, menjatuhkan dan untuk saling berkopetensi.

Konstitusi menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama yang dipeluknya. Lebih jauh lagi apabila Institusi agama yang melarang, terlebih melakukan kekerasan terhadap umat beragama lain yang sedang beribadah, dapat dianggap melecehkan konstitusi. Konstitusi Indonesia, yakni UUD 45 jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama, dalam Pasal 28E ayat (1). Ditegaskan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Peran negara untuk itu juga dinyatakan pada Pasal 29 Ayat (2), yakni “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Peraturan perundang - undanganan lain juga menegaskan, seperti  UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 22 (2). "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga menegaskan kembali, dalam Pasal (175). "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan."

Dari hal diatas sudah sangat jelas kebebasan beragama diatur dalam hukum negara. Tinggal kembali kepada penyelenggaran negara untuk menegakan dan memberi efek jera kepada pelanggar seperti yang diinginkan pendiri bangsa kita. supaya tindakan intoleransi yang merusak Identias Bangsa tidak dibiarkan berkembang biak dan tumbuh subur dalam bumi pertiwi ini. Jadi untuk seluruh masyarakat yang masih terlena dengan primordialisme agama keluarlah dari kesempitan karna kita indonesia dengan keberagaman didalamnnya, mejemuk masyarakatnya. Jadikan Pluralisme bangsa sebagai transformasi peradaban dalam meningkatkan etos kerja, etika dalam menjalankan profesi, dan produktivitas bangsa yang berbudaya demi menjaga netralitas.

Marilah seluruh masyarakat yang paham tentang keberagaman yang menjadi identitas dan kekuatan bangsa  harus jeli, bergerak dan bertindak. Selalu menopang kinerja pemerintah yang mengarahkan dan menyuarakan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia “ Bhinneka Tunggal Ika ”, yang mengungkapkan arti pentingnya persatuan dalam realitas keberagaman tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan. sehingga tercapailah keberagaman yang mempersatukan, mencerdaskan, membebaskan dan memartabatkan.

Terima Kasih.


Penulis Obi Seprianto  

COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,85,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: Dampak Positif Keberagaman
Dampak Positif Keberagaman
https://1.bp.blogspot.com/-82DMxA44lYs/XqWJeDwwinI/AAAAAAAAAA8/9Y4Z6o99py8Vanzp1XRzfhM_XKnrzTpOACLcBGAsYHQ/s320/obi%2B1.png
https://1.bp.blogspot.com/-82DMxA44lYs/XqWJeDwwinI/AAAAAAAAAA8/9Y4Z6o99py8Vanzp1XRzfhM_XKnrzTpOACLcBGAsYHQ/s72-c/obi%2B1.png
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/04/keberagaman-mempersatukan-mencerdaskan-membebaskan-dan-memartabatkan.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/04/keberagaman-mempersatukan-mencerdaskan-membebaskan-dan-memartabatkan.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy