Pemutusan Hubungan Kerja dan Tanggungjawab Perusahaan

OpiniLegalvoive.id- Setiap perusahaan pasti mengalami dinamika. Kadang berada pada posisi yang mengutungkan dengan meraih laba dan kadang juga dilanda rugi. Ketika sedang mengalami kesulitan keuangan, sebuah perusahaan kadang melakukan efisiensi dengan merumahkan atau meliburkan Pekerja adalah merupakan salah satu alternatif bagi Pengusaha untuk menekan biaya operasional perusahaan selain Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sendiri tidak mengatur atau memberi penjelasan mengenai yang dimaksud dengan “dirumahkan”. Meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan,  tindakan merumahkan Pekerja diatur dalam Peraturan Menteri. Merumahkan atau meliburkan pekerja diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, antara lain , Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja Yang Dirumahkan Bukan ke Arah Pemutusan Hubungan Kerja yang intinya menyebutkan; “Pengusaha tetap membayar upah secara penuh (gaji pokok dan tunjangan tetap) selama Pekerja diliburkan/dirumahkan, kecuali diatur lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)”.

Apabila Pengusaha hendak membayar upah pekerja tidak penuh agar dirundingkan dengan Serikat Pekerja dan atau Pekerja tentang besaran upah dan lamanya dirumahkan. Apabila tidak tercapai kesepakatan Pengusaha dan Pekerja dapat menyelesaikannya melalui mediasi di instansi ketenagakerjaan yang berwenang yang akan mengeluarkan surat anjuran. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada Pimpinan Perusahaan di seluruh Indonesia No.907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal yang intinya menyebutkan ;

“Dalam hal perusahaan mengalami kesulitan yang dapat membawa pengaruh terhadap ketenagakerjaan, maka PHK haruslah merupakan upaya terakhir, setelah dilakukan upaya Mengurangi Upah dan Fasilitas Pekerja Level Atas (Manajer dan Direktur), Mengurangi Shift, Membatasi/menghapus kerja lembur, Mengurangi jam kerja, Mengurangi hari kerja, Meliburkan atau merumahkan Pekerja secara bergilir untuk sementara waktu, Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat pensiun”.

Pemilihan alternatif diatas perlu dibahas terlebih dahulu dengan serikat pekerja/wakil pekerja agar mendapatkan kesepakatan bipartit sehingga dapat mencegah terjadinya PHK. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19. Pada Bagian II yang intinya menyebutkan,  “Bagi Pekerja yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat bekerja selama 14 (empat belas) hari, maka upahnya tetap dibayarkan secara penuh. 

Bagi Pekerja yang dikategorikan SuspekCOVID-19  berdasarkan keterangan dokter sehingga harus dikarantina (isolasi), maka upahnya tetap dibayarkan secara penuh selama masa isolasi”. Bagi Pekerja yang tidak masuk kerja karena Sakit COVID-19 yang dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagi Pengusaha yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19 yang menyebabkan sebagian atau seluruh Pekerjanya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran upah maupun cara pembayaran upah Pekerja dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja. Berdasarkan ketiga Permenakertrans tersebut di atas lantas kemudian muncul pertanyaan meskipun Pekerja telah dirumahkan Pengusaha, lantas apa yang menyebabkan Pekerja tetap harus dibayar upahnya oleh Pengusaha ?

Hal ini dikarenakan walaupun Pekerja telah diliburkan/dirumahkan oleh Pengusaha, namun keputusan tersebut tidak  dapat mengakhiri hubungan kerja diantara keduanya.Maka selama Pekerja belum di PHK berdasarkan Penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu Pengadilan Hubungan Industrial  (dalam hal tidak tercapai kesepakatan PHK di luar Pengadilan), maka baik Pengusaha maupun Pekerja harus tetap melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 151 juncto Pasal 155 UUK No.13/2003 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) UUK No.13/2003 berbunyi :
“(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segalaupaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha danserikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial".

Pasal 155 ayat (1), (2) dan (3) UUK No.13/2003 berbunyi :
“(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnyayang biasa diterima pekerja/buruh.

Walaupun ketenagakerjaan kita menganut asas “No Work No Pay” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1)UUK No.13/2003, akan tetapi dalam hal tertentu undang-undang memberikan pengecualian dimana walaupun Pekerja tidak bekerja karena dirumahkan namun Pengusaha tetap harus membayarkan upahnya kepada Pekerja berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf f juncto Pasal UUK No.13/2003 yang keduanya berbunyi sebagai berikut :

“(1)Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
“(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila :
 (f) pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha

Bahwa apabila dalam masa meliburkan/merumahkan Pekerja tersebut Pengusaha tidak membayarkan upahnya terhadap Pekerja maka Pengusaha tersebut dapat dipidana atas dugaan melakukan Pelanggaran Ketenagakerjaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 186 ayat (1) dan (2)  UUK No.13/2003 yang berbunyi;

“(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.”

Mengapa di dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 tersebut Pekerja tetap digaji?. Karena Pengusaha dilarang melakukan PHK karena alasan sakit termasuk sakit yang disebabkan pendemi global COVID-19, sebab sakit adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, kodrat manusia dan tidak diinginkan pula oleh Pekerja tersebut. Larangan bagi Pengusaha yang melakukan PHK karena Pekerja sakit diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1)huruf aUUK No.13/2003 berbunyi ;

“(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

PHK karena alasan Pekerja sakit BATAL DEMI HUKUM dan Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Pekerja yang bersangkutan. (Vide Pasal 153 ayat (2)UUK No.13/2003). Justru yang terjadi adalah apabila Pekerja tersebut mengalami sakit yang berkepanjangan, cacat akibat kecelakaan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui 12 (dua belas bulan) maka Pekerja tersebut dapat mengajukan Gugatan PHK dan berhak atas Pesangon 2 (dua) kali ketentuan, Uang Penghargaan Masa Kerja 2 (dua) kali ketentuan dan Uang Penggantian Hak 15 % 1 (satu) kali ketentuan. (Vide Pasal 172 UUK No.13/2003). Mungkin kedua Pasal inilah yang menjadi dasar Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan SE Nomor M/3/HK.04/III/2020 untuk menyikapi dampak pendemi yang berdampak pada duni kerja. 

Dari ketiga Permenakertrans tersebut dapat disimpulkan bahwa merumahkan Pekerja dengan alasan apapun Pengusahatetap diwajibkan membayar upah Pekerjanya secara penuh. Kecuali diatur lain dalam Peraturan Perusahaanatau terdapat kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja tentang besaran upah dan cara pembayarannya. Bahwa apabila dalam masa meliburkan/merumahkan tersebut Pengusaha tidak membayar upah yang seharusnya dibayarkan kepada Pekerja, maka Pengusaha tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 186 ayat (1) dan (2)  UUK No.13/2003. 

Ketiga Permenakertrans tersebut cenderung melindungi hak Pekerja dan terlihat Pemerintah tidak terlalu mengambil peran untuk melindungi kelangsungan usaha Perusahaan. Dari Ketiga Permenakertrans tersebut Pemerintah selalu mengambil “posisi aman” dengan menyerahkan mekanisme penyelesaian bagi kedua belah pihak untuk melakukan perundingan guna mencapai kesepakatan.

Keuntungan Perusahaan bila merumahkan Pekerja hanya dapat mengurangi beban operasional saja dan tidak dapat mempengaruhi beban upah pekerja kecuali ada pengertian dari Pekerja itu sendiri yang tentunya harus didahului dengan dialog, perundingan yang harapannya bermuara pada kesepakatan bersama.

Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan Tutup dalam rangka efisiensi

Perusahaan tidak serta-merta dapat melakukan PHK karena karena perusahaan tutup dalam rangka efisiensi. Ada tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang harus dipersiapkan perusahaan terlebih dahulu sebelum melakukan PHK terhadap Pekerja. Maka, cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan mitigasi kerugian dengan alasan-alasan:
Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan tutup dalam rangka efisiensi. Dengan syarat, bukan karena perusahaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut dan bukan pula karena keadaan memaksa (force majeur). Oleh karenanya tidak diperlukan audit dari Akuntan Publik. Alasan PHK tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 164 ayat (3) UUK No.13/2003 yang berbunyi sebagai berikut :(2)  Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Konsekuensinya Pengusaha diwajibkan membayar komponen hak normatif kepada Pekerja : 
Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2)UUK No.13/2003 sebagai berikut :

  1. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  2. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  3. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  4. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  5. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UUK No.13/2003 sebagai berikut :masa

  1.  kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  2. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
  3. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  4. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  5. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  6. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  7. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  8. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.
i.     Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UUK No.13/2003 yaitu Uang Pesangon ditambah Uang Penghargaan Masa Kerja dikali 15 %.

Kerugian yang diderita oleh perusahaan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tersebut harus dibuktikan dengan hasil audit atau setelah di audit oleh Akuntan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 164 (4) UUK No.13/2003yang berbunyi sebagai berikut :

(3)  Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG PATUT DIPERTIMBANGKAN DALAM JIKA HENDAK MEM-PHK PEKERJA BERDASARKAN PASAL 164 AYAT (3)UUK No.13/2003 DIATAS.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 yang menguji (judicial review)  Pasal 164 ayat (3) UUK No.13/2003 khususnya tentang frasa“perusahaan tutup”. Amar : Pasal 164 ayat (3)UUK No.13/2003 Inkonstitusional bersyarat          (dikabulkanuntuk sebagian). MK berpendapat bahwa Pasal 164 ayat (3) UUK No.13/2003 tidak mengatur secara jelas frasa “perusahaan tutup”, tidak ditemukan pula definisi yang jelas dan rigid terkait frasa tersebut apakah “perusahaan tutup” yang dimaksud adalah tutup secara permanen ataukah hanya tutup sementara. Di dalam penjelasan Pasal 164 ayat (3)UUK No.13/2003hanya menyatakan “cukup jelas”.

Dengan demikian, siapa saja dapat menafsirkan Pasal tersebut sehingga menimbulkan perbedaan tafsir dalam penerapannya, karena setiap Pekerja dapat di PHK kapan saja oleh Pengusaha dengan alasan perusahaan tutup sementara atau operasionalnya berhenti sementara yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pekerja.

Pasal 164 ayat (3) UUK No.13/2003 kerap disalahgunakan perusahaan sesuai kepentingannya,contoh : menutup perusahaan sementara untuk melakukan renovasi sebagai alasan melakukan efisiensi bahkan alasan untuk mem-PHK Pekerjanya.
Namun, bila ditelaah Putusan MK tersebut sesungguhnya tidak menutup hak Pengusaha untuk melakukan PHK dengan dalih efisiensi yang terpenting, Pengusaha harus mampu membuktikan alasan PHK terutama bila PHK tersebut berproses di PHI.
Efisiensi biasanya dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan dari ancaman kerugian, perubahan strategi usaha atau dampak dari penerapan teknologi.
Di dalam Putusan MK tersebut Majelis Mahkamah menyatakan bahwa PHK dengan alasan efisiensi itu Konstitusional bersyarat, sepanjang dimaknai PERUSAHAAN TUTUP PERMANEN ATAU TUTUP TIDAK UNTUK SEMENTARA WAKTU.



Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat

Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja yang melakukan Kesalahan Berat terhadap perusahaan misalnya Penggelapan barang/atau uang milik Perusahaan dan tidak berhak atas Pesangon tetapi masih berhak mendapatkan uang penggantian hak (Pasal 156 ayat (4) UUK No.13/2003)dan uang pisah berdasarkan Peraturan Perusahaan.
PHK karena Pekerja melakukan Kesalahan Berat didasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (1), (2), (3) dan (4) UUK No.13/2003 yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 158 UUK No.13/2003 berbunyi sebagai berikut :

(1)  Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

  1. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
  2. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
  3. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
  4. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
  5. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja;
  6. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  7. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
  8. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
  9. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
  10. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(1) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
a.    pekerja/buruh tertangkap tangan;
b.    ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau
c.    bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(2)  Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

(3)  Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.


PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG PATUT DIPERTIMBANGKAN DALAM JIKA HENDAK MEM-PHK PEKERJA KARENA KESALAHAN BERAT PASAL 158 UUK No.13/2003.
Putusan Mahkamah Konstitusi No.012/PUU-I/2003 khususnya tentang Frasa “Kesalahan Berat” yang dilakukan oleh Pekerja. Amar ; Pasal 158 UUK No.13/2003 Inkonstitusional bersyarat.

Intinya Norma Pasal 158 UUK No.13/2003 tersebut membuka peluang bagi Pengusaha melakukan PHK dengan alasan Pekerja melakukan kesalahan berat. Dalam pertimbangannya, MK menilai “kesalahan berat” yang dimaksud Pasal tersebut tanpa melalui Putusan Pengadilan (due process of law), melainkan hanya melalui keputusan sepihak Pengusaha yang didukung dengan alat bukti yang tidak perlu diuji keabsahannya menurut hukum acara pidana. Disisi lain MK melihat bahwa Pasal UUK No.13/2003 tersebut tidak sejalan dengan Pasal 160 UUK No.13/2003, dimana Pekerja yang ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan pidana tetapi bukan atas pengaduan Pengusaha tetap diperlakukan asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence), sehingga Pekerja tersebut masih tetap memperoleh sebagian haknya. Dan bila Pengadilan Pidana menyatakan Pekerja tersebut tidak bersalah maka Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Pekerja tersebut.

Berdasarkan Putusan MK tersebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Edaran Menakertrans No. SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005yang menegaskan bahwa :
“jika Pengusaha hendak melakukan PHK karena Pekerja melakukan kesalahan berat, harus ada putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu."

Putusan MK tersebut dapat diartikan bahwa Pengusaha tidak bisa serta merta (otomatis) melakukan PHK terhadap Pekerja sebelum ada Putusan Pengadilan Pidana. Meski demikian dalam praktiknya tidak sedikit Pekerja yang di-PHK karena diduga pidana meskipun belum diputus bersalah oleh Pengadilan Pidana. Namun, biasanya jika perkara PHK terkait Pasal 158 UUK No.13/2003 (pelanggaran berat) ini berlabuh ke PHI, maka yang akan diuji dalam persidangan bukan soal perbuatan Pekerja apakah tergolong pidana atau bukan, melainkan prasyarat yang ada dalam hubungan kerja. Misalnya, Pekerja melakukan tindakan yang dikategorikan merupakan pelanggaran berat (Pasal 158 UUK No.13/2003), untuk melakukan PHK, Pengusaha tidak perlu menunggu terlebih dahulu Putusan Pidananya. Karena yang menjadi poin utamanya adalah apakah kesalahan berat tersebut dapat dibenarkan atau tidak dalam konteks hubungan kerja. Dalam prakteknya masih menjadi perdebatan dan perbedaan pandangan, Pekerja yang di-PHK karena terbukti melakukan kesalahan berat dinyatakan tetap berhak mendapatkan pesangon dikarenakan Hakim mempertimbangkan prestasi, masa kerja yang cukup lama serta rasa keadilan

Oleh : Taufik Nasution, SH., MH.

Ilustrasi di PHK (metropolitan.id)

COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,85,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: Pemutusan Hubungan Kerja dan Tanggungjawab Perusahaan
Pemutusan Hubungan Kerja dan Tanggungjawab Perusahaan
https://1.bp.blogspot.com/-v1mAFiqvXTg/XqpXiqdMliI/AAAAAAAAAEQ/iqDll4eLm1gad19qNLJYgEBPmVL_gDpfgCEwYBhgL/s320/IMG_1625.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-v1mAFiqvXTg/XqpXiqdMliI/AAAAAAAAAEQ/iqDll4eLm1gad19qNLJYgEBPmVL_gDpfgCEwYBhgL/s72-c/IMG_1625.PNG
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/04/pemutusan-hubungan-kerja-dan.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/04/pemutusan-hubungan-kerja-dan.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy