Ancaman Krisis Pangan dan Reforma Agraria

Opini, Legalvoice.id - Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya mengakibatkan resesi ekonomi dalam skala global. Sektor pangan pun tak luput dari terjangannya. Organisasi pangan dunia, Food and Agriculture Organization  (FAO) mengatakan, COVID-19 berpeluang besar mengakibatkan krisis pangan. Imbas kekhawatiran ini, Presiden Jokowi pun meresponsnya. Dalam pernyataannya pada 28 April 2020 lalu mengatakan, ketersediaan bahan pangan di beberapa daerah belum memadai, terdapat beberapa provinsi yang akan kekurangan beras, jagung, kentang, dan lain sebagainya.      

Sebagai langkah taktis, Joko Widodo mewacanakan pembukaan lahan baru seluas 900 Hektare di Kalimantan Tengah. Langkah yang dianggap pemerhati lingkungan gegabah. Pertanyaannya kemudian, benarkah langkah pembukaan lahan ini sudah tepat untuk mengatasi krisis pangan di Indonesia? Lantas, bagaimana dengan gembar-gembor Reforma Agraria yang selama ini didengungkan oleh Jokowi? Yang, konon katanya, menjadi salah satu program prioritas beliau dan termaktub dalam nawacitanya. Bukankah seharusnya reforma agraria mampu menjawab tantangan saat ini?

Syahdan, berbicara tentang reforma agraria bukanlah lagi menjadi sesuatu yang baru di Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pun sudah mendengungkannya ketika berusaha untuk menasionalisasi aset-aset Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Sebagai wujud keseriusan negara saat itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Selain itu,  adanya Land Reform 1960 dimaksudkan untuk mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi masyarakat merata, demokratis, adil, dan sejahtera. Kelak inilah yang menjadi spirit dari reforma agraria.

Tahun demi tahun setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, harapan untuk terejawantahkannya reforma agraria dengan baik dan benar bak jauh panggang dari api. Reforma agraria kehilangan momentumnya ketika Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Semangat Undang-Undang No 5 Tahun 1960 dikubur dalam-dalam olehnya. Salah satu cara yang dilakukannya, yakni pada tahun 1967 lahir Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Pertambangan yang senyata-nyatanya bertentangan dengan spirit Undang-Undang Pokok Agraria.

Pasca Reformasi, harapan itu seolah hidup kembali ketika ditetaskannya TAP MPR NO. 9 Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agararia dan Sumber Daya Alam. Namun, TAP ini jua bernasib sama dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Peraturan ini hanya berlaku di atas kertas, fakta di masyarakat masih sering tersulut konflik agraria.

Dalam periode pertama Jokowi lahirlah Peraturan Presiden No 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Di awal kemunculan Perpres ini seolah menunjukkan sebuah harapan lahirnya reforma agraria yang akan berdampak baik bagi masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 1 Perpres ini dikatakan, “Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset, disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.”

Pun yang menjadi tujuan dari reforma agraria ini, yakni mengurangi ketimpangan penguasaaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agararia, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian melalui pengaturan, penguasaan, penggunaan, dan kemanfaatan tanah, menciptakan lapangan pekerjaan untuk mengurai kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedauatan pangan, serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Dalam perjalanannya, menurut hemat penulis, kenyataannya pemerintah setengah hati dalam menjalankan amanat reforma agraria ini. Reforma agraria harusnya berfokus pada tiga hal, yakni redistribusi, legalisasi, dan perhutani sosial.

Namun, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang hanya berfokus pada legalisasinya saja. Data organisasi Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mencatat, legalisasi aset mencapai  508.391, 11 hektar, sedangakan redistribusi aset seluas 187.036 hektar. Data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mengatakan, “lebih dari tiga tahun reforma agraria berjalan tidak sejengkal Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kawasan hutan dilepaskan untuk masyarakat.”

Legalisasi tanah melalui pembagian sertifikat secara massal hanya berlaku bagi mereka yang memiliki tanah yang terdaftar dalam TORA.  Lantas, bagaimana dengan mereka yang tunakisma (tidak punya tanah), landless, dan buruh tani? Apakah mereka akan diabaikan begitu saja? Pun dalam hal pembagian tanah yang tidak merata, membuat "acara" bagi-bagi sertifikat tidak mampu mereduksi monopoli tanah di Indonesia.
Salah satu dosen IPB, Mohamad Shohibudin mencatat mayoritas tanah dikuasai oleh 0,2 persen populasi dan 0,11 persennya merupakan pemilik rekening simpanan di atas 2 milyar. Indonesia berada di peringkat ke-empat di dunia dengan tingkat ketimpangan yang tinggi setelah Thailand, Rusia, dan China. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Pokok Agararia No. 5 Tahun 1960 yang mengatakan, ”Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.”

Dus, kepemilikan tanah yang timpang ini menjadikan tanah sebagai objek investasi. Menurut WALHI, dampak dari kepemilikan tanah yang menjadi objek investasi mengakibatkan kepemilikan tanah kurang dari 0,3 hektar dan sebanyak 17,10 juta penduduk miskin harus hidup di desa.WALHI juga mencatat, terjadi penguasaan besar-besaran atas sumber agraria. Sebesar 71% dikuasai oleh perusahaan kehutanan; 16% dikuasi oleh perusahaan perkebunan; 7% dikuasai oleh golongan kaya, dan sisanya masyarakat miskin. Dampaknya 10% orang terkaya menguasai 77% kekayaan nasional. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agararia No. 5 Tahun 1960 yang mengamanatkan segala usaha dalam lapangan agraria digunakan untuk kepentingan nasional dilabrak begitu saja.

Selain itu dampak dari reforma agraria setengah hati ini mengakibatkan marak terjadi konflik agrarian di berbagai daerah. Menurut KPA, jumlah konflik agraria dari tahun 2015 sampai 2018 mencapai 1.700 kejadian. Komnas HAM juga mencatat, dalam kurun waktu 2018 sampai April 2019 tercatat 196 kasus konflik agraria.

Berkaca dari data di atas, terbukti reforma agraria yang dijalankan pemerintah tidak dapat menghilangkan monopoli atas tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Legalisasi tanah yang dilakukan oleh pemerintah berdampak pada penuntutan hak bagi mereka yang harusnya juga berhak atas kekayaan alam negeri ini (baca Pasal 33 ayat 3 UUD NRI 1945, “bumi air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”)

Reforma agraria harus dijalankan sepenuh hati, tidak hanya legalisasi, tetapi perlu redistribusi lahan-lahan kehutanan yang tidak terpakai, tanah-tanah PTPN yang terbengkalai, diberikan kepada mereka yang pantas mendapatkannya, bagi para petani gurem, landless, dan buruh tani alih fungsi lahan. Sekaligus negara perlu hadir sebagai fasilitator untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang masih sering terjadi. 

Dalam hal regulasi kita tidak perlu khawatir karena sebenarnya kita siap secara regulasi untuk mewujudkan reforma agararia sejati. Mulai dari Undang-Undang Pokok Agararia No 5 Tahun 1960, TAP MPR Nomor 9 tahun 2001, hingga Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria siap menjadi pijakan yuridis untuk mewujudkan reforma agraria sejati, kita hanya menunggu political will dari setiap stakeholder bangsa ini.

Apabila hal ini dapat terejawantahkan dengan baik, krisis pangan yang dikhawatirkan banyak pihak sudah jauh-jauh hari kita antisipasi. Maka kita tak perlu dengar lagi sebuah wacana konyol dari pemerintah yang ingin membuka lahan gambut di Kalimantan, di mana hal ini terbukti gagal saat dilakukan oleh rezim Soeharto yang berujung blunder dengan terjadinya kerusakan lingkungan sistematis.


Oleh : Alboin Samosir, S.H

Ilustrasi Pangan (Publikreport.com)

COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,86,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: Ancaman Krisis Pangan dan Reforma Agraria
Ancaman Krisis Pangan dan Reforma Agraria
https://1.bp.blogspot.com/-ljz05eR-XH4/XrpNkD9Z_7I/AAAAAAAAAG8/zGQkaD64bDcdzVpTcfATnX6om0J_5Eu0ACLcBGAsYHQ/s1600/IMG_1682.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-ljz05eR-XH4/XrpNkD9Z_7I/AAAAAAAAAG8/zGQkaD64bDcdzVpTcfATnX6om0J_5Eu0ACLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_1682.PNG
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/05/ancaman-krisis-pangan-dan-reforma.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/05/ancaman-krisis-pangan-dan-reforma.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy