Angkat, Mutasi dan Copot PNS kini di Tangan Presiden

News, Legalvoice.id – Dalam rangka peningkatan pengembangan karir, efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan organisasi, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

PP tersebut, memberikan kuasa kepada Presiden untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS.

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS," demikian bunyi Pasal 3 Ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2020.

Tetapi kewenangan Presiden untuk melakukan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dapat didelegasikan kepada menteri, pimpinan lembaga non kementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, dan kepada gubernur dan bupati/walikota. Demikian disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2).

Kewenangan presiden ini tidak mengalami perubahan dari PP sebelumnya. Namun, pendelegasian yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditarik kembali apabila terjadi pelanggaran. Hal ini menjadi tambahan dalam PP terbaru.

"Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali oleh presiden dalam hal pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK atau untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan," demikian bunyi Pasal 3 Ayat 7