Apakah Klausul Force Majeure dapat ditetapkan dalam Pandemi Covid-19?

Opini, Legalvoice.id Saat ini jangkauan Pandemi Covid-19 telah dirasakan oleh semua aspek kehidupan. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB") telah diberlakukan di sejumlah kota di Indonesia, yang berdampak juga terdapat larangan melakukan perjalanan dari dan menuju kota yang menetapkan PSBB. Dalam pelaksanaan PSBB Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, hanya menentukan beberapa sektor-sektor tertentu yang bersifat esensial dari instansi pemerintah dan swasta yang dapat beroperasional dalam situasi sekarang ini. Akibatnya saat ini banyak sektor-sektor bisnis yang terpaksa harus menutup kantornya maupun usahanya sampai dengan batasan waktu yang belum dapat ditentukan.

Dalam hal ini antara satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya, banyak ditemukan tidak terpenuhinya suatu prestasi akibat dari Pandemi Covid-19 ini. Apakah tidak terpenuhinya prestasi ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan force majeure? Sebelum dapat menentukan Pandemi Covid-19 tergolong kedalam peristiwa force majeurepara pihak harus memperhatikan kembali klausul force majeure yang disepakati dalam perjanjian. Apabila tercantum secara rinci mengenai pandemi, penutupan akses suatu daerah maupun kebijakan pemerintah yang diluar dari kuasa salah satu pihak, dimana mengakibatkan tidak terpenuhinya suatu prestasi, maka hal tersebut dapat menjadi alasan force majeureJika tidak ada pengaturan force majeure atau yang menyatakan secara spesifik hal tersebut di atas, maka Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) menyatakan:

Pasal 1244 KUHPer menyatakan:
Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Pasal 1245 KUHPer menyatakan:
Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat dilihat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Adanya suatu kejadian yang tidak dapat dihindarkan/terduga;
2. Adanya suatu halangan yang berakibat tidak dapat dilaksankan;
3. Kelalaian tersebut tidak diakibatkan oleh salah satu pihak;
4. Tidak terpenuhinya prestasi tidak dapat dibebankan kepada pihak yang lalai.
Dapat terlihat dari unsur-unsur Pasal 1244 dan 1245 KUHPer tersebut, adanya keadaan memaksa seperti situasi Pandemi Covid-19 ini, yang dimana dapat menghambat salah satu pihak untuk melakukan pemenuhan prestasinya. Selanjutnya situasi saat ini jugatanpa adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian dari kewajiban yang seharusnya dijalankan pihak tersebut.

Pada pokoknya KUHPer memang tidak memberikan definisi secara rinci mengenai akibat dari force majeure, namun KUHPer menentukan apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan yang memaksa, maka pihak tersebut dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul dari tidak dilaksanakannya prestasi tersebut. 

Dalam hal ini pihak yang tidak dapat melakukan prestasi harus dapat membuktikan force majeure tersebut, memang diluar dari kuasanya. Seperti contoh misalnya perusahaan maskapai penerbangan yang harus membatalkan pesanan katering makanan dikarenakan adanya regulasi larangan untuk terbang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau contoh lainnya sepertiketerlambatan datangnya barang-barang impor dari negara Malaysia maupun Singapura yang saat ini dalam tahap lockdown

Selanjutnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyatakan:
Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat terlihat Pandemi Covid-19 ini dikategorikan sebagai suatu bencana non alam yang bahkan mengakibatkan pandemi (tingkatannya di atas epidemi dan wabah) di berbagai belahan dunia. Sehingga ketentuan force majeure dalam situasi Pandemi Covid-19 ini sebenarnya sangat berdasar walaupun tidak diatur secara spesifik dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Bagi pihak yang tidak dapat memenuhi prestasinya sebaiknya dapat beritikad baik untuk memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya mengenai hambatan dalam pemenuhan prestasinya. Kemudian ada baiknya bagi para pelaku usaha yang terdampak peristiwa Pandemi Covid-19, untuk dapat melakukan renegoisasi serta menyepakati adendum perjanjian dari yang sebelumnya dibuat. Adendum tersebut dapat berisi tentang penundaan jangka waktu pemenuhan prestasi, perubahan klausul perjanjian ataupun sampai dengan pembatalan perjanjian maupun hal lainnya sebagaimana disepakati.  

Lebih lanjut sebenarnya pemerintah juga dapat bersikap tegas dalam menentukan apakah situasi Pandemi Covid-19 ini merupakan suatu tindakan force majeure atau bukan, hal ini menjadi penting agar para pihak saat melakukan renegoisasi maupun menghadapi tuntutan tidak perlu adanya perdebatan atau sengketa hal ini merupakan tindakan force majeure atau bukan, melainkan ada pedoman yang jelas diberikan oleh pemerintah bagi pelaku usaha.

Oleh: Fauzan Akbar Lubis, S.H.
Ilustrasi (jurnalinspirasi.co.id)

COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,86,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: Apakah Klausul Force Majeure dapat ditetapkan dalam Pandemi Covid-19?
Apakah Klausul Force Majeure dapat ditetapkan dalam Pandemi Covid-19?
https://1.bp.blogspot.com/-4jdtJJztLHE/Xq4aeDpB1-I/AAAAAAAAAE8/ROGY_bIELRYwfwHmbcZXuc4PSxpjBs4EgCEwYBhgL/s320/IMG_1647.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-4jdtJJztLHE/Xq4aeDpB1-I/AAAAAAAAAE8/ROGY_bIELRYwfwHmbcZXuc4PSxpjBs4EgCEwYBhgL/s72-c/IMG_1647.PNG
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/05/apakah-klausul-force-majeure-dapat.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/05/apakah-klausul-force-majeure-dapat.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy