Cegah Banjir di Jakarta, Jokowi atur Tata Ruang

News, Legalvoice.id – Banjir sudah menjadi masalah besar yang tak kunjung usai di Jakarta. Hal ini selain jadi masalah juga kerap dijadikan komoditas politik dalam setiap perhelatan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2013 lalu, bukan hanya obyek vital di Ibu Kota yang dilanda banjir, Istana Presiden pun tak luput bahkan mencapai 30 centimeter.

Melihat hal ini, Jokowi yang merupakan mantan Gubernur Jakarta ini kemudian pada tanggal 13 April 2020 meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang dan Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) menjadi pusat ekonomi. Beleid ini sekaligus menegaskan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) menjadi pusat ekonomi sekaligus menggantikan Perpres No.54 Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.

“Kawasan perkotaan Jabodetabek-Punjur merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi, yang terdiri atas kawasan perkotaan inti dan kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk kawasan metropolitan”. Ujar Dirjen Tata Ruang Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Abdul Kamarzuki, dikutip dari www.atrbpn.go.id

Lebih lanjut, Abdul menjelaskan Perpres No.60 Tahun 2020 memuat lebih detail pengendalian banjir. Didalamnya mengatur secara rinci mengenai perlindungan dan optimalisasi fungsi situ, danau, embung, dan waduk (SDEW) di Kawasan Jabodetabek-Punjur serta sistem pengaman pantai melalui tanggul pantai dan laut.