Hari Ini, FH UGM Selenggarakan Diskusi Berjudul, PSBB : Policy Setengah Basa Basi

News, Legalvoice.id - Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia, Jokowi memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini dilandasi dengan diterbitkanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020.

“Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Kepres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat UU tersebut,” Kata Jokowi dalam Konfresi Pers yang ditayangkan Setpres, (31/3)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, PSBB sudah dilakukan di dua Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota di Indonesia

“Berdasarkan catatan, PSBB sudah dilakukan di dua Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota,” Kata Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Agus Wibowo, (22/4)

Namun, penerapan PSSB disejumlah daerah tidak efektif. Di DKI Jakarta aktifitas publik meningkat sejak PSBB diterapkan. Ditengah pemberlakuan PSBB, pemerintah mewacanakan pelonggaran PSBB. Meskipun wacana ini kemudian ditolak Jokowi.

Di tengah Penerapan Work From Home (WFH), Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada tetap kritis dengan menyelenggarakan diskusi daring. Kegiatan ini dilakukan oleh Unit Jaminan Mutu Kurikulum, Inovasi Akademik, dan Teknologi Informasi yang bernaung dibawah FH UUGM.

Dekan Fakultas Hukum UGM, Sigit Riyanto membenarkan diskusi daring tersebut.

“Iya, itu diskusi oleh dosen-dosen muda FH UGM. Via Daring,” ujar Sigit seperti dikutip dari Kumparan.com (19/5)

Kegiatan ini menghadirkan empat pembicara, yakni Zainal Arifin Mochtar (Dosen Hukum Tata Negara FH UGM), Faiz Rahman (Dosen Hukum Tata Negara FH UGM), Laras Susanti (Dosen Hukum Perdata FH UGM), Wahyu Yun Santoso (Dosen Hukum Lingkungan FH UGM) dan Bivitri Susanti (Ahli Hukum Tata Negara/ Dosen STH Indonesia Jantera)

Diskusi ini diselenggarakan pada hari ini, Rabu 20 Mei 2020 dan disiarkan secara langsung melalui Youtube Channel Kanal Pengetahuan FH UGM mulai pukul 19.30 Wib sampai pukul 21.30 Wib