Kartu Pra Kerja dan Aroma Tak Sedap

Opini, Legalvoice.id - Presiden Jokowi akhirnya memenuhi janji kampanyenya terkait pelaksanaan Kartu Pra Kerja yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia. Kartu Pra Kerja ini menjadi salah satu andalan Jokowi ketika Pilpres 2019 lalu untuk menggaet hati pemilih. Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor  36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi  Kerja Melalui Program Kerja  atau yang dikenal dengan istilah Perpres Kartu Pra Kerja  sebagai payung hukum pelaksanaan Program tersebut.  

Anggaran program ini terbilang tidak sedikit. Awalnya direncanakan penerima Kartu Pra Kerja  sebanyak 2 juta orang dengan anggaran 10 triliun rupiah. Namun, karna Indonesia dilanda Pandemi Covid-19  banyak tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Oleh karena itu kuota penerima Kartu  Pra Kerja ditingkatkan dari 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang  dengan anggaran 20 triliun rupiah. Langkah ini diambil sebagai pengaman sosial bagi warga pencari kerja dan tenaga kerja yang terdampak Covid-19. Setiap Penerima Kartu Pra Kerja akan mendapatkan pembiayaan untuk Pelatihan Skilling (Kemampuan), upskilling (peningkatan kemampuan), dan re-skilling (penggantian kemampuan). Bantuan pembiayaan 1 juta per orang dan biaya survei kerja sebesar 150 ribu yang langsung dibayarkan ke lembaga pelatihan dan mendapatkan insentif sebesar 600 ribu per orang selama 4 (empat) bulan.

Demi memutus rantai penyebaran Covid-19, pelatihan bagi pemegang Kartu Pra Kerja yang awalnya direncanakan secara langsung (bertatap muka) di  Balai Pelatihan Kerja dan Instansi lain yg dianggap relevan, kemudian diganti menjadi pelatihan melalui online. Penerima Kartu Pra Kerja cukup memilih dan menonton berbagi jenis pelatihan berbasis video yang telah tersedia di Platform Digital yang ditunjuk Pemerintah.

Disamping dengan antusiasnya sebagian orang atas program tersebut, ternyata tercium aroma tak sedap dalam proses penunjukan mitra. Beberapa pihak termasuk Partai Pendukung Pemerintah terang-terangan  melancarkan “serangan”, bahkan langsung datang dari 'vocalis' PDIP di Senayan. Masinton Pasaribu dan Arteria Dahlan melayangkan kritik pedas untuk  Kartu Pra Kerja. Keterlibatan perusahaan mantan Staff  Khusus Presiden menjadi mitra Kartu Pra Kerja pun menjadi sorotan publik. Belum lagi terkait tidak adanya tender untuk pelatihan  yang menelan nggaran 5,6 triliun itu.

Anggota Komisi Hukum DPR  yang juga Politisi PDIP Arteria Dahlan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan KPK secara virtual pada Rabu (29/4/2020) meminta KPK menyelidiki  dugaan Korupsi dalam pengadaan vendor pelatihan Kartu Pra Kerja  yang tanpa tender tersebut. Arteria menilai ada kekuatan besar  dibalik Pelaksanaan Kebijakan Kartu Pra Kerja ini.

Kritik para politisi ini tidak bisa dipandang sebelah mata.  Kritik ini pasti  memiliki alasan kuat  dan mendasar. Di Parlemen, hampir semua Partai Politik mengkritisi Kartu Pra Kerja ini, baik Partai oposisi maupun Partai Pendukung Pemerintah karena ditengarai sarat penyimpangan. Belum lagi dengan relevansi Pelatihan secara online dengan situasi saat ini. Beberapa pihak menilai lebih tepat memberikan sembako kepada yang terkena PHK ketimbang pelatihan secara online.

Bila dilihat Pasal 1 ayat (40) dan ayat (41) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  menyebutkan bahwa nilai Pengadaan Langsung (tanpa tender) paling banyak 200 juta untuk Pengadaan Barang/Konstruksi dan paling banyak 100 juta untuk Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi. Maka, jika dihubungkan dengan nilai anggaran pelatihan bagi pemegang Kartu Pra Kerja dengan Perpres diatas tentu tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (40) dan (41). Penunjukan Mitra Kartu Pra Kerja harusnya dilakukan melalui tender demi membuka ruang seluas-luasnya bagi vendor lain untuk  turut serta dalam lelang sehingga bisa mendapatkan  kualitas dan harga  yang kompetitif . Akibat dari tertutupnya proses penunjukan mitra program Kartu Pra Kerja ini banyak kalangan yang berspekulasi negatif dan tidak sedikit pula yang menuai kritik.

Oleh : Arianto Hulu, S.H
Tampilan www.prakerja.go.id

COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,86,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: Kartu Pra Kerja dan Aroma Tak Sedap
Kartu Pra Kerja dan Aroma Tak Sedap
https://1.bp.blogspot.com/-by9e3PNA53w/XrI8gwmRWMI/AAAAAAAAAGA/wv8V65NSX8YKkOyZkw4AmZrL-NwCLHBwACLcBGAsYHQ/s320/9664a9c7-1d2b-43d5-8973-c09252096a27.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-by9e3PNA53w/XrI8gwmRWMI/AAAAAAAAAGA/wv8V65NSX8YKkOyZkw4AmZrL-NwCLHBwACLcBGAsYHQ/s72-c/9664a9c7-1d2b-43d5-8973-c09252096a27.jpg
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/05/kartu-pra-kerja-dan-aroma-tak-sedap.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/05/kartu-pra-kerja-dan-aroma-tak-sedap.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy