KPK Nilai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menambah Beban Masyarakat


News, Legalvoice.id – Kebijakan Pemerintah  Kembali menaikkan  iuran BPJS Kesehatan Pasca Mahkamah Agung membatalkannya. Kebijakan tersebut menimbulkan  Pro dan Kontrak ditengah masyarakat.

Menyikapi Kebijakan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah meninjau kembali  keputusan menaikkan Iuran BPJS  Kesehatan

“Solusi menaikkan iuran BPJS Kesehatan  sebelum ada perbaikan sebagaimana rekomendasi kami, tidak menjawab permasalahan mendasar dalam pengelolaan dana jaminan sosial kesehatan,” Kata Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, dikutip dari kpk.go.id,  (15/5)

Lebih lanjut, Ghufron menambahkan, menaikkan Iuran BPJS ditengah Pandemi  Covid-19  yang menyebabkan kemampuan ekonomi rakyat menurun akan menambah beban masyarakat.

“Kenaikan iuran hanya akan menambah beban masyarakat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya akan berdampak di masa depan,” Ujar Ghufron

Bahkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan memupus tercapainya tujuan  Jaminan Sosial yang diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2004.

Pada tahun 2019, dalam kajian tata kelola  Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dilakukan KPK, ditemukan tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat sehingga berdampak BPJS Kesehatan defisit.

Sebelumnya, KPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah. Pertama,  KPK mendukung penuh pemerintah dalam penyelenggaraan universal health coverage dengan memastikan masyarakat harus dipastikan mendapat  fasiltas yang baik tanpa mengalami kesulitan keuangan. 

Kedua, Kementrian Kesehatan untuk dapat menekan biaya yang harus ditanggung BPJS  Kesehatan. Ketiga,  pemerintah supaya menyelesaikan  Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK).  Keempat, melakukan penertiban kelas Rumah Sakit dan mengimplementasikan kebijakan urun biaya (co-payment) untuk peserta mandiri yang telah diatur dalam Permenkes Nomor 51 tahun 2018. Kemudian, agar pemerintah menerapkan pembatasan manfaat klaim atas penyakit katastropik sebagai upaya pencegahan dan akselerasi kebijakan coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swasta.  Tunggakan Iuran yang dilakukan  peserta mandiri agar mengaitkan kewajiban membayar iuran dengan pelayananan publik.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron ketika sedang mengikuti Fit and Propert Test Oleh Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, (11/9/2019)
(Foto : investgiasi.today)

COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,85,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: KPK Nilai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menambah Beban Masyarakat
KPK Nilai Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Menambah Beban Masyarakat
https://1.bp.blogspot.com/-wR9jlgJ0P6U/XsTOxx0_o1I/AAAAAAAAAJ0/eGsDdE11eEUsbijVsQ7wDbasEddBxTo-QCLcBGAsYHQ/s320/IMG_1777.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-wR9jlgJ0P6U/XsTOxx0_o1I/AAAAAAAAAJ0/eGsDdE11eEUsbijVsQ7wDbasEddBxTo-QCLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_1777.PNG
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/05/kpk-nilai-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/05/kpk-nilai-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy