Pajak Dan Pungutan Yang Bersifat Memaksa

Hukum, Legalvoice.id - Pajak Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang (Pasal 23A UUD 1945). Dengan demikian tidak ada pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang dibebankan kepada Rakyat tanpa adanya persetujuan wakil rakyat (no taxation without representation). Namun pada sisi lain, karena pungutan pajak sangat berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian.

Perekonomian Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam rangka untuk mengimplementasikan asas kekeluargaan tersebut, system perpajakan Indonesia sekarang ini menganut system self assessment, maksudnya dalam menjalankan kewajiban perpajakan WP diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.

Berdasarkan system tersebut semua WN yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP untuk dicatat sebagai WP dan sekaligus mendapatkan NPWP (vide Pasal 2 ayat (1) UU 28/2007 tentang KUP.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban perpajakan dimulai sejak terpenuhinya persyaratan subyektif dan obyektif, tidak tergantung pada sarana administrasi seperti NPWP. Demikian juga bagi Pengusaha selain wajib memiliki NPWP, sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya kepada DJP untuk dikukuhkan menjadi PKP (vide Pasal 2 ayat (2) UU 28/2007 tentang perubahan ketiga KUP).

Dengan demikian setiap Pengusaha memiliki 2 (dua) kewajiban, yakni untuk terdaftar sebagai WP dengan memiliki NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP apabila telah memenuhi batasan nilai omzet yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Bahwa Pasal 3A ayat (1) UU No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan batasan Pengusaha untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Untuk yang sekarang berlaku yakni apabila usaha yang dilakukan oleh Pengusaha yang bersangkutan sampai dengan 1 (satu) bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau melebih Rp4.800.000.000,00.- (empat milyar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK No.197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010 Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian sama dengan pemberian NPWP, Pengukuhan PKP bersifat administratif karena kewajiban perpajakan bagi Pengusaha dimulai sejak usaha yang bersangkutan telah melebihi perolehan bruto yang diperolehnya dalam setahun.

Dengan kata lain, kewajiban perpajakan tersebut, timbul karena UU, bukan karena dikukuhkan sebagai PKP, hal ini sejalan dengan system self assessment yang dianut ketentuan perpajakan Indonesia, karena Pengusaha itu sendirilah yang mengetahui seberapa besar peredaran bruto yang diperolehnya selama setahun, sehingga dapat diketahui kapan yang bersangkutan dikukuhkan menjadi PKP yang selanjutnya berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu terhadap Pengusaha yang telah mencapai batas peredaran bruto usaha sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan meskipun belum dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan faktur pajak tidak akan dikenai tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39A UU 28/2007 tentang perubahan ketiga KUP. Karena ketentuan pidana tersebut ditujukan untuk Pengusaha yang benar-benar belum memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif untuk dikukuhkan sebagai PKP namun menerbitkan faktur pajak.

Bahwa guna menjaga keseimbangan system self assessment, Pasal 2 ayat (4) UU UU 28/2007 tentang perubahan ketiga KUP memberikan kewenangan kepada DJP menerbitkan NPWP dan/atau PKP secara jabatan apabila WP dan/atau PKP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Penerbitan NPWP dan/atau PKP secara jabatan oleh DJP dapat dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki DJP ternyata orang pribadi atau badan atau Pengusaha tersebut telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP (vide penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU 28/2007 tentang perubahan ketiga UU KUP.

Dengan demikian penerbitan NPWP dan/atau PKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan sarana administrasi oleh DJP dalam menetapkan kewajiban perpajakan yang dimulai sejak dipenuhinya persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yakni paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, sebagaimana ditentukan oleh ayat (4a).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila WP dan/atau PKP tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka kewajiban perpajakannya akan ditagih oleh DJP sampai dengan 5 (lima) tahun ke belakang sejak seharusnya memenuhi syarat untuk memiliki NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP.

Termasuk dalam pengertian ini juga bagi Pengusaha yang meskipun mendaftarkan diri secara sukarela untuk dikukuhkan menjadi PKP tidak akan menghapus kewajiban perpajakannya sebelum sampai 5 (lima) tahun ke belakang. Apabila ditemukan data telah memenuhi syarat, oleh karena itulah diberikan kewenangan kepada DJP untuk mengukuhkan PKP secara jabatan.

Dalam hal ini termasuk memberikan konsekuensi hukum sesuai Pasal 13 ayat (2) huruf e UU 28/2007 tentang perubahan ketiga UU KUP yaitu tambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Begitupula untuk PPN ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) sebesar 2 % dari pengenaan pajak (DPP) uang ditagih melalui surat tagihan pajak (STP) sebagai konsekuensi dari penarikan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilakukan WP atau PKP sampai dengan 5 (lima) tahun ke belakang.

Ketentuan tersebut menurut Mahkamah menunjukkan adanya perlakuan yang sama antara pengusaha yang melakukan pengukuhan menjadi PKP secara sukarela maupun ditetapkan secara jabatan, sehingga terdapat jaminan keadilan, persamaan perlakuan, dan kepastian hukum bagi seluruh Pengusaha, yakni bahwa kewajiban perpajakannya sama sama dikenakan saat terpenuhinya persyaratan obyektif dan subyektif serta terdapat kepastian limitasi waktu kebelakang paling lama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selain itu menurut Mahkamah Pasal 2 ayat (4) dan ayat (4a) UU 28/2007 tentang perubahan ketiga UU KUP merupakan instrument bagi aparat perpajakan untuk mengawasi kewajiban perpajakan WP dan/atau PKP, sehingga terciptanya keseimbangan dalam system self assessment.