Advokat Keluar Masuk Jakarta Kini Tak Perlu Miliki SIKM

News, Legalvoice.id – Pengecualian yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bagi Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Penyelidik dan Penyidik) melalui Surat Sekretaris Daerah yang juga ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coovid-19 DKI Jakarta terhadap Kewajiban memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar dan atau Masuk Provinsi DKI Jakarta akhirnya advokat juga dimasukkan dalam daftar pengecualian memiliki SIKM masuk keluar wilayah DKI Jakarta.

Melalui Surat yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 4876/-072.2 Perihal Pengecualian SIKM tertanggal 8 Juni 2020 yang diteken oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Benni Aguscandra, yang berprofesi Advokat dibebaskan dari kewajiban memiliki SIKM jika Keluar-Masuk Wilayah DKI Jakarta.

“Pengecualian Kepemilikan SIKM sebagaimana dimaksud diatas juga mencakup advokat yang merupakan mitra penegakan hukum dari Kemenkumham, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi,” Bunyi Poin 2 Surat tersebut, dikutip (10/6)

Sebelumnya sejumlah Advokat baik Pribadi maupun Organisasi Profesi Advokat melayangkan protes kepada atas kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tidak memasukkan Profesi Advokat dalam daftar pengecualian bagi penegak hukum, bahkan Ketua Umum DPN PERADI SAI Juniver Girsang juga protes. Menurutnya status profesi Advokat sebagai penegak hukum yang bebas, mandiri, dan telah tegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat