Emas dan Kelapa Sawit: Duka yang Dititipkan Untuk Papua?

Opini, Legalvoice.id - Tanah Papua merupakan tanah yang subur dan berlimpah sumber daya alamnya. Istilah ini menjadi familiar dan kebanggaan bagi orang asli Papua dan orang luar yang masuk dan mendiami tanah Papua. Investasi merupakan salah satu dari ribuan persoalan yang ada di tanah Papua. Mulai dari proses perizinan yang bermasalah, pengambilan lahan secara sepihak, pembungkaman disertai teror, pembunuhan terhadap masyarakat, protes masyarakat pemilik ulayat dan perusakan lingkungan menjadi cerita-cerita pilu kehadiran investasi di tanah Papua. 

Pada tahun 2017, tanah Papua terus dirambah oleh dunia investasi sawit. Berdasarkan laporan bersama “Catatan Akhir Tahun 2017” yang dikeluarkan pada Januari 2018, mencatat bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan kepada tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit dan industri pangan. Ketiga perusahaan yang mendapat izin pada Juli 2017 adalah PT Bangun Mappi Mandiri (Kabupaten Mappi, dengan luasan lahan 18.006 Ha), PT Agriprima Cipta Persada (Kabupaten Merauke, dengan luas lahan 6.200 Ha) dan PT Menara Wasior (KabupatenTeluk Wondama dengan luas lahan 28.880 Ha) pada September 2017. 

Pada Maret 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 172/Menlhk/Setjen/PLA.2/3/2017 tentang perubahan alih fungsi kawasan hutan lindung Momi di Gunung Botak, Kabupaten Manokwari Selatan, seluas 2.218 Ha menjadi hutan produksi konversi (HPK) seluas 231 Ha dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 2.100 Ha. 

Keputusan ini diduga untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan tambang pasir kuarsa PT SDIC. Izin bertolak belakang dengan permintaan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan pada tahun 2013, yang meminta agar hutan tersebut dijadikan sebagai areal penggunaan lain karena lahan tersebut terdapat perkampungan masyarakat. Tetapi, hal ini tidak direstui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kasus-kasus pembabatan dan pemaksaan penguasaan lahan untuk proyek perkebunan dan pertambangan terus menerus terjadi dan tidak terselesaikan, hingga menjadi persoalan serius berkepanjangan di kalangan masyarakat.

 Masih teringat dengan Mega Proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Kabupaten Merauke (2007), perusahaan kelapa sawit PT Nabire Baru, PT Permata Putra Mandiri di Kabupten Sorong Selatan, PT Tandan Sawita Papua di Kabupaten Keerom, PT Rimbun Sawit Papua di Kabupaten Fakfak, PT Sinar Mas di Kabupaten Jayapura dan lain sebagainya (Bernard Koten & Wilhelmus I. G. Saur, 2017:64). Kasus perampasan tanah dan hutan rakyat juga terjadi di Sorong Raya dan Fakfak. Perusahaan didukung pemerintah setempat telah membabat hutan dan memakai tanah adat secara sepihak. Di Fakfak, Pemerintah Daerah memberikan izin kepada PT Rimbun Sawit untuk menggarap wilayah Kampung Bima Jaya dan Otoweri, Distrik Bomberai. Berdasarkan izin pemerintah daerah Fakfak PT Rimbun Sawit membuka lahan seluas 21.015,52 hektare. Pemberian izin ini melahirkan konflik horizontal, dan masyarakat dengan perusahaan yang didukung aparat keamanan. Di Kabupaten Sorong, Pemerintah Sorong memberikan izin perusahaan sawit PT Mega Mustika Plantation untuk membukalahan seluas 9.835 hektare.

Di daerah selatan Papua (Merauke dan Boven Digoel) pemerintah menerbitkan izin bagi proyek-proyek MIFEE dan perusahaan sawit lainnya. Program MIFEE secara resmi disahkan pada 11 Agustus 2011. Sekitar 50 investor atau perusahaan dengan berbagai cara, bahkan dengan licik memanfaatkan kepolosan dan ketidaktahuannya membujuk masyarakat untuk melepaskan tanahnya. Perusahaan menghamburkan janji manis dan merebut harta masyarakat. Di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, lahan atau hutan milik suku Yei dibabat habis oleh dua perusahaan sawit (PT Internusa Jaya Sejahtera dan PT Agriprima Persada Mulia). Kehadiran para investor ini selalu menjadi mimpi buruk bagi para pemilik ulayat dan mimpi manis untuk para elite Papua dan pusat.

Negara Indonesia bahkan dunia mengakui PT Freeport Indonesia sebagai salah satu tambang emas terbesar di dunia setelah rezim Orde Baru (Presiden Soeharto) menyetujui dikontrak oleh Amerika Serikat. Namun, Papua kaya akan sumber daya alam yang sangat melimpah. Bukan hanya Kabupaten Mimika yang memiliki kandungan emas, tetapi beberapa Kabupaten di Papua memiliki kandungan emas, logam yang tidak terekspos dan sudah dikeruk secara diam-diam lantaran telah terjadi perselingkuhan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Pada tahun 2017, Pemerintah telah menerbitkan izin baru kepada sejumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Papua antara lain: PT Wira Emas Persada di Kabupaten Nabire (perusahaan yang mengeksplorasi logam 1.242 Ha), PT Aurum Wira Persada di Nabire yang mengeksplorasi logam 13.880 Ha) PT Trident Global Gramindo (perusahaan yang mengeksplorasi logam 18.830 Ha) dan PT Madinah Qurrata’ain di Kabupaten Dogiyai (perusahaan yang mengeksplorasi emas 23.340 Ha). Kemudian, di Provinsi Papua Barat ada PT Bayu Khatulistiwa Sejahtera di Manokwari (perusahaan yang mengeksplorasi emas 7.741 Ha) dan PT Dharma Nusa Persada yang mengeksplorasi emas 20.805 Ha (Wahana Pantau Papua Barat & Kementrian ESDM, 2017).

Kehadiran para investor di tanah Papua membawa kehancuran baik itu manusia maupun alam Papua. Beberapa kehancuran, kerusakan dan penderitaan yang disebabkan oleh kehadiran perusahaan pada beberapa tahun belakangan ini adalah; masyarakat pemilik ulayat kehilangan hak ulayatnya, tanah atau lahan keramat/sakral yang dihormati turun temurun dan dijadikan tempat ritual adat. Kehadiran perusahaan sebagian besar berdampak buruk terhadap tanah dan hutan adat. Hal ini dialami oleh masyarakat Suku Yerisiam Gua (Nabire), Suku Yei (Merauke), Suku Yeti dan Kriku (Keerom), Suku Moi (Sorong) dan Suku Mbaham Mattah (Fakfak).

Masyarakat yang melawan dan mempertahankan tanahnya diteror, diintimidasi, ditembak dan mengalami kekerasan fisik lainnya. Pelaku dari tindakan buruk itu adalah perusahaan melalui aparat keamanan yang disewanya. Kekerasan terjadi ketika masyarakat melakukan pemalangan dan menuntut perusahaan membayar kerugian. Di samping itu, persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dialami warga setempat.  Kehadiran  perkebunan kelapa sawit dan pertambangan seharusnya membawa dampak kesejahteraan bagi masyarakat Papua, tetapi sebaliknya menambah deretan konflik horizontal. Aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat tidak berdampak apa-apa bahkan berakhir dengan nyawa diujung senjata.

Protes dan Perlawanan Masyarakat
Peningkatan insvestasi ke tanah Papua tidak serta merta didukung oleh masyarakat pemilik hak ulayat. Masyarakat pemilik hak ulayat terus berusaha berjuang dan melakukan perlawanan. Masyarakat didukung oleh organisasi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang peduli akan nasib dan perlindungan masyarakat terhadap hak-hak atas tanah ulayat. Kasus perampasan tanah adat terus memicu gelombang protes masyarakat dari suku-suku pemilik hak ulayat. Aksi protes ini dilakukan oleh Masyarakat Adat Independen (MAI) di Kabupaten Mimika pada Maret dan April 2017. MAI melakukan aksi turun ke jalan memprotes perampasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan managemen PT Freeport. Selain di Mimika, gelombang protes datang dari beberapa kota di Indonesia: Jayapura, Bandung, Manado, Bogor, Jogjakarta, Palu dan Jakarta yang dimotori oleh Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport. Walaupun dengan tuntutan yang agak berbeda tetapi massa aksi tetap menginginkan PT Freeport ditutup.

Pada Juni 2017, masyarakat adat Yimnawai Gir di Keerom melakukan aksi demonstrasi di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT PN II dan Kantor Bupati Keerom. Massa meminta pemerintah dan perusahaan mengembalikan lahan 50.000 Ha yang dirampas untuk perkebunan kelapa sawit pada tahun 1980. Kasus perampasan tanah dan hutan kembali diangkat dalam perayaan hari Hak Asasi Manusia 10 Desember 2017, yang digelar oleh Aliansi Mahasiswa Papua Selatan di kota Merauke. Aliansi mahasiswa ini meelakukan aksi demonstrasi di kantor DPRD Kabupaten Merauke tanggal 11 Desember 2017, massa menyuarakan penolakan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) karena telah merampas tanah dan hutan adat adat seluas 1,2 juta Ha. Selain itu massa meminta pemerintah menghentikan izin perusahaan yang melanggar HAM dan merusak hutan, termasuk menutup perusahaan milik PT Korindo Group.

Kasus-kasus perampasan tanah dan hutan adat di Papua dilakukan oleh perusahaan dan investor dan didukung dengan kebijakan pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pemberian izin operasional, tanpa melihat aspek-aspek lapangan yang bertentangan dengan hak asasi manusia terutama dalam berbagai kasus penguasaan tanah dan lahan pertambangan. Kebijakan pemerintah dan tindakan investor telah menyingkirkan akar kehidupan para pemilik hak ulayat. Bahkan perampasan tanah dan penguasaan lahan kerap merusak lingkungan dan hutan. Berbagai gerakan protes yang dilakukan masyarakat adalah upaya  memperjuangkan dan merebut kembali hak-hak kepemilikan tanah harus mendapat perhatian serius para elite di Papua. Perjuangan itu untuk menjaga masa depan anak-anak dan generasi muda Papua. Agar kerusakan lingkungan dan hutan dapat teratasi maka penulis memberikan beberapa catatan penting kepada Pemerintah (pusat dan daerah) dan investor:

Pertama  pemerintah (pusat dan daerah) secara tegas menghentikan dan mencabut izin operasi perusahaan yang melanggar HAM dan merusak lingkungan. Kedua  perusahaan wajib memperhatikan dan mengutamakan HAM dalam berivestasi di Papua. Ketiga  perusahaan wajib mengembalikan hak ulayat yang sedang digunakan tanpa pengakuan dan persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat. Keempat perusahaan tidak perlu menggunakan aparat keamanan ketika mengatasi pengaduan masyarakat pemilik hak ulayat. Kelima pemerintah daerah wajib melindungi para pekerja yang bekerja di semua perusahaan di tanah Papua. Keenam perusahaan memperhatikan hak-hak dasar para pekerja berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku.

Oleh : Joseph Epifianus | Ketua Presidium 
Kawah Penambangan PT  Freeport Indonesia (Foto : liputan6.com)
PMKRI Cabang Merauke



COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,85,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: Emas dan Kelapa Sawit: Duka yang Dititipkan Untuk Papua?
Emas dan Kelapa Sawit: Duka yang Dititipkan Untuk Papua?
https://1.bp.blogspot.com/--b8BZOQHiSM/Xva8Mu2Ik4I/AAAAAAAAATM/snSfByWzhVo0AGn528VVpKzzCT13XNLkACLcBGAsYHQ/s320/tambang.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--b8BZOQHiSM/Xva8Mu2Ik4I/AAAAAAAAATM/snSfByWzhVo0AGn528VVpKzzCT13XNLkACLcBGAsYHQ/s72-c/tambang.jpg
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/06/emas-dan-kelapa-sawit-duka-yang.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/06/emas-dan-kelapa-sawit-duka-yang.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy