Pemakzulan Presiden Ditengah Pandemi Covid-19

Editorial, Legalvoice.id -  Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI) Pada Senin 1 Juni  2020 menyelenggarakan Diskusi Virtual. Kegiatan ini  mengangkat  thema : “Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19” dan mendaulat Din Syamsuddin sebagai  Keynote Speaker  serta diikuti Aidul Fitriciada Azhari, Denny Indrayana, Refli Harun, Bivitri Susanti, Susi Dwi Harijanti (Guru Besar FH UNPAD), Ahmad Redi (Direktur Eksekutif KJI), Ibnu Sina Candranegara (Wakil Dekan I FH UGM),  Suteki dan Ilham Hermawan. 

Namun,  Ketua  PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyesalkan kegiatan ini karena menggunakan nama Muhammadiyah tanpa melalui izin.

“Untuk itu saya sangat menyesalkan dan  menghimbau para pihak kalau akan menyelenggrakan acara yang akan menyeret-nyeret nama Muhammadiyah ke ranah politik semestinya sebelum melaksanakannya hendaknya bertanya dan berkonsultasi dulu dengan pimpinan pusat atau pimpinan wilayah Muhammadiyah setempat agar hal-hal yang akan mengganggu perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah kedepannya akan bisa dijauhi dan dihindari,” kata Anwar  dikutip dari Website Resmi PP Muhammadiyah, (2/6).

Menyelenggarakan Diskusi seperti ini tentu baik sebab bisa bertukar pikiran dan pendapat. Ini juga merupakan bagian  dari kebebasan berpendapat. Kebebesan menyampaikan pendapat telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam Pasal 1 UU tersebut menyebutkan :  “Kemerdekaan menyapaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya seccara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Bahkan Kebebasan ini diberikan dan dijamin oleh Konstitusi  Negara Republik indonesia. Pasal 28 Undang-Undang Dasar  1945 berbunyi : “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Pemakzulan sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pada tahun 1998 Presiden Ke-2  Soeharto dimakzulkan  atas desakan rakyat bersama mahasiswa. Dalam Konstitusi  indonesia diperbolehkan pemakzulan Presiden setelah memenuhi persyaratan. Pasal 7A UUD 1945  menyebutkan : “ Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawatan Rakyat  atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tindak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Ditengah Pandemi Covid-19 yang melanda ratusan negara di dunia termasuk Indonesia. Menggulirkan isu Pemakzulan Presiden bukanlah sebuah sikap yang bijak. Juru Bicara Pemerintah untuk Penangan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangannya menyebutkan bahwa hingga Pukul 12.00 wib (2/6) s telah  positif terinfeksi Covid-19 sebanyak 27.549 orang, sembuh 7.935 orang dan meninggal 1.663 orang.

Dalam suasana Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni mestinya dimaknai untuk meningkatkan semangat Gotong Royong  dan menjaga persatuan sekaligus menjadi refleksi bersama terhadap perjalanan Negara yang kita cintai ini.
Presiden Joko Widodo (Foto : Twitter Presiden @jokowi)

Pemerintah Pusat  telah mengucurkan Anggaran sebesar Rp. 405 Triliun dalam penangan dampak covid-19 termasuk Presiden Jokowi menginstruksikan Kepala Daerah untuk melakukan Realokasi dan Refocusing APBD  untuk penanganan Covid-19.  Tentu anggaran penanganan Covid-19  ini tidaklah cukup di negara yang memiliki Jumlah Penduduk 267,7  Juta orang tersebar di 34 provinsi sebab dampak dari Covid-19 tidak tanggung-tanggung, banyak perusahaan gulung tikar dan jutaan tenaga kerja mengalami PHK. Maka melihat tantangan yang tidak mudah ini, segenap warga Negara mestinya saling bahu membahu membantu dalam penanggulangan dampak Covid-19 sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mari bergandeng tangan dan  saling membantu sesama untuk menanggulangi dampak covid-19 ini.


COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,85,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: Pemakzulan Presiden Ditengah Pandemi Covid-19
Pemakzulan Presiden Ditengah Pandemi Covid-19
https://1.bp.blogspot.com/-vDFrIB7olUY/XtZAvvO_K3I/AAAAAAAAALw/9GDWtKE9-M4Z7H4g0pUA3ViBmIHS6dZwACLcBGAsYHQ/s320/Jokowi.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-vDFrIB7olUY/XtZAvvO_K3I/AAAAAAAAALw/9GDWtKE9-M4Z7H4g0pUA3ViBmIHS6dZwACLcBGAsYHQ/s72-c/Jokowi.jpg
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/06/pemakzulan-presiden-ditengah-pandemi.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/06/pemakzulan-presiden-ditengah-pandemi.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy