Upaya Mereduksi Nilai Pancasila Melalui RUU HIP

Opini, Legalvoice.id - Ditengah gagap gempita Negara menghadapi Pandemi Virus Corona, disaat jumlah korban positif Covid-19 di Indonesia bak tagihan listrik PLN yang melambung tinggi, saat itu pula DPR RI masih sempat merapatkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. RUU HIP yang diinisiasi oleh DPR RI ini menambah daftar RUU  kontroversial yang selama ini masih menjadi ironi dalam proses legislasi di Indonesia.

Melansir catatan yang dimuat dalam Rapat Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila pada 22 April 2020, RUU HIP disebut telah ditetapkan dalam proses prolegnas RUU prioritas 2020.
Dalam rapat tersebut DPR berpendapat bahwa karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur khusus mengenai Ideologi Pancasila sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan Rancangan Undang Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila.

Bagi penulis terdapat keanehan dari konstruksi berpikir anggota DPR dalam merumuskan RUU HIP ini, jika kita lihat dari perspektif disiplin ilmu hukum, disamping Pancasila berkedudukan sebagai landasan hidup berbangsa dan negara, Pancasila juga berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. Yang artinya Pancasila sebagai Grundnorm dan Staat Fundamental Norm harus menjadi dasar bagi pembuatan regulasi (undang-undang) di Indonesia. Namun apabila Pancasila itu kemudian didekonstruksi melalui undang-undang hal ini justru menjadikan negara sebagai penafsir tunggal Pancasila sehingga Pancasila itu berpotensi hanya akan menjadi  Instrumental Law atau alat hukum saja.

Memang Pemerintah sempat mewacanakan untuk menunda pembahasan RUU HIP karena menuai kontroversi ditengah-tengah masyarakat. Namun kata “menunda” bagi penulis sarat unsur politik dan sengaja dihembuskan untuk meredam gejolak publik. Karena apabila narasinya hanya sekedar menunda artinya Pemerintah masih membuka ruang untuk kembali membahas RUU HIP ini dengan DPR dimasa yang akan datang.

Maka dari itu yang menjadi kekhawatiran penulis adalah apabila kelak pembahasan RUU HIP ini tetap dipaksakan dan disahkan menjadi undang-undang maka akan terlihat jelas bahwa ada upaya secara sistematis untuk meruduksi nilai-nilai Pancasila kedalam undang-undang.

Dan jika upaya itu berhasil tentu akan berdampak buruk bagi sistem demokrasi di Indonesia karena apabila tafsir Pancasila dikembalikan kepada negara dalam hal ini adalah Presiden tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada ruang secara yuridis yang akan memberikan legitimasi bagi Presiden untuk memonopoli nilai-nilai Pancasila demi mengkomodir kepentingan penguasa dan membungkam suara-suara kritis yang berseberangan dengan istana.

Substansi Yang Menjadi Kontoversi
Sebelum menilik pasal-pasal kontroversial dalam RUU HIP yang digodok oleh DPR ini. Salah satu alasan yang menjadikan RUU HIP ini mendapat penolakan keras dari berbagai pihak adalah karena RUU tersebut tidak memasukan TAP MPRS XXV/MPRS/1996 tentang pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunis/Marxisme sebagai konsiderans. Banyak kalangan berpendapat bahwa TAP MPRS tersebut harus dimasukkan untuk mempertegas bahwa Pancasila menolak seluruh ajaran komunisme, marxisme, dan lenisme yang bertentangan dengan Pancasila. Dan apabila tidak dimasukkan banyak golongan yang khawatir bahwa PKI akan bangkit kembali.

Meski penulis skeptis bahwa PKI akan bangkit lagi, namun gelombang penolakan yang begitu besar dari beberapa elemen masyarakat khususnya aktivis Islam seakan menunjukkan bahwa sepertinya hantu komunisme masih bergentayangan di alam pikir bangsa kita.

Kemudian upaya mereduksi Pancasila menjadi trisila yang dimuat dalam Pasal 7 RUU HIP ini. Yakni, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan yang kemudian trisila ini terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong royong. Pasal 7 tersebut merujuk pada pidato Soekarno 1 Juni 1945 di hadapan BPUPKI.

Bagi penulis tidak ada yang salah dari pidato Soaekarno pada 1 Juni 1945 terkait dengan trisila maupun ekasila sebagai sebuah produk pemikiran. Namun apabila substansi dari pidato tersebut sudah dirumuskan kedalam sebuah Rancangan Undangan-Undang maka harus ada kejelasan tujuan dan rumusan setiap kalimat atau Pasalnya. Karena isi dari undang-undang bukan hanya sekedar pernyataan-pernyataan atau political statement, melainkan undang-undang memuat norma-norma hukum yang akan menjadi keteraturan bersama baik untuk orang-perorangan maupun kelembagaan. Maka dari itu argumen trisila dan ekasila yang dimuat dalam Pasal 7 RUU HIP ini bagi penulis terkesan ambigu jika dijadikan sebuah norma hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Disamping segala kontroversi yang timbul akibat RUU HIP ini, menjelaskan secara detail setiap nilai-nilai dari pancasila dalam sebuah undang-undang bagi penulis tidak akan membuat setiap orang di republik ini menjadi pancasilais, atau bahkan RUU ini sama sekali tidak akan bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa kelompok yang satu lebih pancasilais dari kelompok lainnya.

Pada saat terjadi pengkotak-kotakan antara siapa yang pancasilais dan siapa yang tidak. Saat itu pula terjadi tindakan yang tidak pancasilais. Karena pada prinsipnya nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila itu haruslah dilaksanan bukan diucapkan apalagi hanya dijelaskan secara detail dalam undang-undang.

Oleh : Henri Silalahi | Mahasiswa FH Universitas Borobudur dan Kader PMKRI Cabang Jakarta Timur

Garuda Pancasila

COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,85,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: Upaya Mereduksi Nilai Pancasila Melalui RUU HIP
Upaya Mereduksi Nilai Pancasila Melalui RUU HIP
https://1.bp.blogspot.com/-bgaWi2XR3_4/XvVO4JtYFTI/AAAAAAAAAS8/aKad7Yp7rKY25nJMxN-W4ua0pJz5N4KaACLcBGAsYHQ/s320/IMG_2087.PNG
https://1.bp.blogspot.com/-bgaWi2XR3_4/XvVO4JtYFTI/AAAAAAAAAS8/aKad7Yp7rKY25nJMxN-W4ua0pJz5N4KaACLcBGAsYHQ/s72-c/IMG_2087.PNG
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/06/upaya-mereduksi-nilai-pancasila-melalui.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/06/upaya-mereduksi-nilai-pancasila-melalui.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy