UU Minerba Buka Peluang Kriminalisasi dan lebih Pro Pengusaha Tambang

News, Legalvoice.id – Disahkannya Revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara dalam rapat paripurna DPR, Selasa (12/5/2020) menjadi Undang-Undang menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa. Undang-Undang ini disahkan secara diam-diam ditengah Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pasal-Pasal yang dimuat dalam UU Minerba yang baru disahkan dinilai lebih Pro Pengusaha Tambang dan membuka peluang adanya kriminalisasi bagi rakyat yang menolak tambang.

Menyikapi polemik ini, Pada Rabu, (10/6/2020) DPC PMKRI Jakarta Timur menggelar Diskusi Virtual bertajuk “ UU Minerba, Monopoli Penguasa; Kongkalingkong Pemerintah dan Pengusaha Dalam Eksploitasi Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA)”. Adapun Pembicara dalam kegiatan ini adalah Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnama Sari, Peneliti FORMAPPI Lucius Karus , dan Menejer Kampanye Urban dan Energi Eksekutif WALHI Dwi Sawung yang dipandu Presidium Pengembangan Organisasi (PPO) DPC PMKRI Jakarta Timur Elisabet Wiko.

Dalam Kata Sambutan Ketua Presidum DPC PMKRI Jakarta Timur mengungkapkan di temukan 12 Pasal dalam UU Minerba yang menjadi kontroversi ditengah masyarakat, salah satunya pasal 4 ayat (2) yang bunyinya, “penguasaan mineral dan bantubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat berdasarkan ketentuan undang-undang”.

“Saya menilai bunyi pasal ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah sehingga adanya pemusatan pengelolaan Sumber daya alam ke pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak lagi diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam di daerahnya sendiri untuk kepentingan rakyat,” Kata Onesimus Napang Ketua Presidium PMKRI Jakarta Timur.

Peneliti FORMAPPI Lucius Karus dalam penjelasannya menyebutkan bahwa pengesahan UU Minerba cacat secara prosedural dan terkesan diam-diam disahkan ditengah Pandemi Covid-19.

“Penyusunan hingga pengeshan UU Minerba telah cacat secara prosedural. Ada keanehan ditengah-tengah kinerja yang buruk malah mengesahkan UU ini, dan ini masih akan terjadi pada beberapa RUU untuk diloloskan ditengah pandemi ini. Dengan situasi seperti ini sudah saatnya mahasiswa dan masyarakat sipil untuk kritis memastikan pemerintah dan DPR tidak jalan sendiri. Kontrol pemerintah dan DPR,” Kata Lucius Karus Peneliti FORMAPPI

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnama Sari mengungkapkan UU Minerba ini lebih berfokus kepada Pemodal Tambang dan UU ini tidak layak dan harus dibatalkan secara keseluruhan.

“UU ini tidak layak dan harus dibatalkan tidak hanya pasal per pasal tapi seluruh pasal. Cacat prosedural dan substansial, kontradiktif dengan UU lain. Menyalahi konstitusi dan Pancasila, tidak menguntungkan rakyat, kami mendorong UU ini untuk diuji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi,” tandasnya.

Lebih lanjut Menejer Kampanye Urban dan Energi Eksekutif WALHI Dwi Sawung menyoroti beberapa Pasal-Pasal titipan para cukong-cukong dalam UU Minerba.

“Pasal 43 soal perpanjangan ijin eksplorasi kata dapat ditambah menjadi dapat dan dijamin, Pasal 47, Pasal 83 huruf a dan d dan Pasal 169 UU Minerba,” tegas Dwi Sawung.