PMKRI Kendari Nyatakan Sikap Terkait Polemik 500 TKA Tiongkok di Sulawesi Tenggara

News, Legalvoice.id – Polemik Kedatangan 500 orang Tenaga Kerja Asing  (TKA) asal Tiongkok terus bergulir ditengah masyarakat.  Ratusan orang dari berbagai elemen berunjuk rasa di perempatan Bandara Haluoleo Kendari di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Selasa (23/6/2020), menolak kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok.

Polemik  Kedatangan 500 TKA yang  akan dibekerja di dua perusahaan yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry (PT VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS) yang berlokasi di Kawasan Industri Terpadu Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara disikapi PMKRI Cabang Kendari. 

Dalam Rilis yang diterima Legalvoice.id PMKRI Cabang Kendari melalui Presidium Gerakan Kemasyarakatan Fandy Ferdinandus mengungkapkan  bahwa pihaknya telah melakukan kajian dari berbagai perspektif terhadap polemik ini.

“Demi terciptanya iklim Investasi, Ekonomi dan Sosial Politik yang kondusif ditengah masyarakat. Atas adanya polemik ini kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kendari sebagai organisasi Pemuda yang ada disulawesi tenggara setelah melakukan kajian dari berbagai perspektif terhadap polemik Kedatangan 500 TKA Tiongkok  ini,” Ujarnya

Dalam kajiannya, PMKRI Cabang Kendari Mendesak Pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuka dokumen-dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari 500 TKA Cina yang masuk wilayah Sulawesi Tenggara kepada publik, dalam hal ini, dokumen alasan penggunaan TKA, sertivikasi keahlian, jangka waktu penggunaan,  jabatan dan/atau kedudukan  yang akan diduduki oleh 500 TKA pada perusahaan, serta penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai Pendamping TKA yang dipekerjakan. Sebagaimana telah di atur juga dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dan dalam Perpres No 20 Tahun 2020 tentang penggunaan tenaga kerja asing. 

Kedua, mendesak kepada Pemerintah dalam hal ini pihak Imigrasi dan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi provinsi Sulawesi Tenggara untuk terbuka dan memberikan informasi kepada publik terkait dengan data-data dokumen  dan atau Informasi Visa yang digunakan oleh 500 TKA asal Cina ini. Sebagaimana diketahui bahwa dalam UU Nomor 13 Tahun 2003  tentang Ketenagakerjaan  dan juga dalam Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, bahwa  Visa yang digunakan TKA adalah visa Kerja 312

Ketiga, meminta kepada pemerintah Pusat maupun daerah dalam hal ini Kementrian Ketenaga Kerjaan (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terkait dengan proses dan hasil dari pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan oleh  PT. VDNI dan PT. OSS dalam hal ini Transfer Knowledge dan Skill kepada pekerja Lokal. Sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 12, juga dalam ketentuan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam pasal 26 poin 1.

Keempat, meminta kepada pihak Kepolisian daerah Sultra untuk mengawasi dan menindak dengan tegas apabila terdapat pelanggaran administrasi dan atau  pemalsuan dokumen dari 500 TKA Cina, sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Kelima, meminta kepada pihak Kementrian ESDM melalui Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara. untuk memberikan sanksi administratif  yang tegas Jika pihak perusahaan melanggar ketentuan administratif terkait proses masuknya 500 TKA Cina. Sebagaimana seperti tertera dalam aturan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Keenam, Kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah daerah Kabupaten Konawe untuk mengawasi secara langsung Proses perekrutan Karyawan lokal di PT. VDNI dan PT. OSS, agar lebih transparan dan terbuka
Logo PMKRI Cabang Kendari

Ketujuh, Pentingnya  Keterbukaan Informasi kepada publik ini  sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah kepada masyarakat. Agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam upaya membangun bangsa dan negara khususnya wilayah Sulawesi Tenggara. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik




COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,85,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: PMKRI Kendari Nyatakan Sikap Terkait Polemik 500 TKA Tiongkok di Sulawesi Tenggara
PMKRI Kendari Nyatakan Sikap Terkait Polemik 500 TKA Tiongkok di Sulawesi Tenggara
https://1.bp.blogspot.com/-vK2LpNXGHTM/XwaOyC7j-aI/AAAAAAAAAVQ/XbbBMR2D2NI2_uzWbktHY2YqdNF1Td0lQCLcBGAsYHQ/s320/pmkri%2Bkendari.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-vK2LpNXGHTM/XwaOyC7j-aI/AAAAAAAAAVQ/XbbBMR2D2NI2_uzWbktHY2YqdNF1Td0lQCLcBGAsYHQ/s72-c/pmkri%2Bkendari.jpg
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/07/pmkri-kendari-nyatakan-sikap-terkait.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/07/pmkri-kendari-nyatakan-sikap-terkait.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy