Komda 8 PP PMKRI Desak RUU Masyarakat Adat Segera Disahkan

News, Legalvoice.id – Pasca penangkapan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing yang menuai protes sejumlah pihak termasuk dari Komisaris Daerah (KOMDA) VIII PP PMKRI yang meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur,dan Kalimantan Utara Romondus Romi.

Masyarakat menolak Hutan Kinipan dijadikan perkebunan sawit.  Foto: Facebook Save Kanipan

Pria yang merupakan mantan Sekjend DPC PMKRI Palangkara ini angkat bicara dan mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Hal ini penting untuk melindungi Hak-Hak masyarakat Adat termasuk melindungi Tanah Adat dari kesewenang-wenangan oknum-oknum tertentu.

“Pengesehan RUU Masyarakat Adat ini tergolong lama dan tidak jelas kapan disahkan. Melihat penangkapan Effendi Buhing   yang getol menolak  pembabatan hutan adat  mereka maka saya mendesak DPR dan Pemerintah supaya sesegera mungkin mengesahkan  RUU Masyarakat Adat  untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sebagaimana dijamin konstitusi,” Ujar Alumnus FH Universitas Palangkara ini ketika dihubungi Legalvoice.id, Senin (31/8/2020)

Aktifis PMKRI yang akrab disapa Romi ini menambahkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat sebenarnya telah diatur dalam Putusan MK  No.35/PUU-X/2012, Pasal 67 UU No. 41 tahun 1998 tentang Kehutanan,  Pasal 3 ayat (3) Permendagri No. 52 tahun 2014, dan Permen LHK No. 21 tahun 2019 meskipun belum diatur secara khusus (Lex specialis)