Dosen Ilmu Hukum Menelaah Tuntutan Pidana Terhadap Jerinx

I Gede Ary Astina alias Jerinx (baju putih) ketika menjalani persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.  (Sumber : Tribunnews.com/Rizal Fanany)

Opini,
Legalvoice.id - Selasa, 3 November 20202, I Gede Ary Astina alias Jerinx (43) drummer Superman Is Dead dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan penjara 3 tahun dan denda Rp10 juta. Tuntutan ini di sampaikan pada persidangan Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Tuntutan penjara selama waktu 3 tahun boleh dikatakan merupakan waktu yang cukup lama untuk dipisahkan dari keluarga, sahabat dan diputus dari pekerjaan. Penjara 3 tahun juga berarti, melewatkan masa 3 kali lebaran atau 3 kali hari raya secara terus menerus. Hal ini boleh jadi merupakan hal yang tersirat dari tuntutan penuntut umum terhadap Jerinx.

Secara hukum, tuntutan penuntut umum berarti sebagai permintaan penuntut umum atas pendapatnya mengenai persidangan kepada hakim, sementara yang berwenang memutus hukuman adalah hakim. Akan tetapi atas putusan hakim pun yang tidak sesuai keinginan penuntut umum, maka penuntut umum dapat mengajukan keberatan banding dan kasasi yang memakan waktu untuk proses yang cukup panjang. Jadi meskipun keputusan ada ditangan hakim, tapi tuntutan penuntut umum juga sebenarnya mengandung tindakan-tindakan yang akan memberatkan Terdakwa atau juga merugikan Terdakwa. Contoh, jika seorang yang dituntut penuntut umum yang kemudian diputus hakim dengan putusan bebas atau hukuman ringan, maka proses hukum dari pengadilan, banding, kasasi akan menyita waktu Terdakwa paling sedikit satu tahun untuk persidangan, belum lagi apabila dilakukan penahanan. Maka proses hukum tersebut telah menjadi hukuman yang berat yang dibebankan penuntut umum kepada Terdakwa atas pendapat pribadinya.

Jerinx dituntut penjara 3 tahun atas tuduhan melakukan ujaran kebencian terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali. Perbuatan ujaran kebencian dilarang Undang-Undang dalam 2 cara, pertama dengan cara biasa dimuka umum tanpa media elektronik yang diancam hukuman penjara paling lama empat tahun (lihat Pasal 156 KUHP), kedua dengan cara khusus menggunakan media elektronik yang diakses masyarakat umum yang diancam hukuman penjara paling lama enam tahun (lihat Pasal 28 Ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45A Ayat (2)).

Ancaman hukuman kepada ujaran yang dinilai mengandung kebencian kerap menjadi sorotan. Karena membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat/ujaran dimuka umum. Jika melihat keadaan masyarakat saat ini, dibandingkan dengan masyarakat pada jaman kolonial belanda pada waktu larangan ujaran kebencian diancam hukuman pidana (KUHP), kita ketahui masyarakat sekarang lebih terbuka dengan pendapat dimuka umum dan lebih bisa menerima kritik, ini merupakan suatu keniscayaan dari efek globalisasi dan jumlah penduduk yang besar. Kemudian ditambah dengan gagasan untuk penguatan sipil dalam mengawasi pemerintahan, maka pembatasan ataupun larangan kebebasan berpendapat dimuka umum menjadi hal yang kurang relevan. Tapi kenyataannya justru ancaman hukuman terhadap penyampaian pendapat / ujaran dimuka umum yang dinilai mengandung kebencian semakin diperberat dengan UU ITE yaitu dari ancaman hukuman 4 tahun menjadi 6 tahun ditambah denda.

Jika mempelajari pertimbangan UU ITE pemberatan hukuman dilakukan karena penyebaran pendapat melalui media elektronik bekerja lebih cepat dan masif daripada penyebaran dengan cara biasa, dan untuk melindungi penggunaan media eletronik dalam menjaga persatuan nasional / menghindari perpecahan melalui media elektronik dan melindungi pemanfaatannya bagi perekonomian Indonesia. Menjadi pertanyaan apakah pembatasan hukum terhadap penyampaian pendapat dimuka umum, lebih bermanfaat atau konstruktif bagi masyarakat atau justru destruktif? Hal ini perlu dipikirkan ulang, mengingat penyampaian pendapat dimuka umum merupakan keniscayaan dari efek globalisasi dan tingginya lalu lintas komunikasi masyarakat melalui media elektronik.

Tentu kita sepakat jika ujaran kebencian adalah perkataan yang tidak sopan atau kurang baik, tapi apakah semua perbuatan yang kurang baik harus di pidana? Bukankah dalam hidup bermasyarakat kita mengenal sikap saling tegur sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Bukankah justru larangan ujaran kebencian ini yang menjadi pemecah belah masyarakat karena semakin menegaskan batas-batas kelompok dalam masyarakat dan bahkan diumumkan secara hukum. Kemudian dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, menimbulkan ketidakpastian hukum karena sulitnya menafsirkan ujaran kebencian tersebut karena tidak mengandung pengertian yang obyektif atau harus dimaknai dalam rasa kesusilaan masyarakat yang hidup.

Pemberitaan kasus Jerinx menyebut Jerinx di tuntut dengan tuduhan ujaran kebencian melalui cuitan pada akun twitternya “IDI kacung WHO”. Perbuatan ujaran kebencian yang dilarang oleh UU ITE adalah suatu perkataan yang disampaikan pada media elektronik yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, dengan maksud atau tujuan untuk menimbulkan kebencian antar kelompok masyarakat berdasarkan SARA.  Kelompok yang dimaksud disini adalah kelompok orang yang mendukung perkataan Jerinx tersebut melawan kelompok pendukung IDI.

Untuk menilai apakah Jerinx melakukan ujaran kebencian sebagaimana dimaksud UU Pidana, maka harus dipahami arti dan makna perkataan tertulis (cuitan twitter). Makna perkataan ditafsirkan secara bahasa maka secara gramatikal dapat diartikan IDI sebagai pembantu / suruhan (kacung) WHO. Tapi bagi penuntut umum yang terpenting adalah kata kacung mengandung konotasi negatif, atau menimbulkan rasa yang kurang baik atau kebencian. Jadi pengertian ujaran kebencian tidak mengandung pengertian yang obyektif, konotasi menjadi negatif bagi orang yang sensitif dengan kata tersebut, tapi bagi orang lain kata tersebut tidak mengandung konotasi negatif, tergantung dari perasaan tiap tiap orang. Jadi kata kacung yang di konotasikan negatif, digantungkan pada suasana hati seseorang . Tuduhan konotasi negatif ini kemudian justru dapat membelah masyarakat menjadi dua kelompok, kelompok pertama yang merasa sensitif dengan kata-kata tersebut, dan kedua, kelompok yang merasa kata-kata tersebut baik-baik saja.

Kemudian untuk memaknai kata-kata tulisan dalam cuitan twitter tersebut juga harus mempertimbangkan konteks dan konteks. Konteks adalah suasana dan keadaan saat kata-kata tersebut disampaikan, koteks adalah kata-kata lain yang terkait yang terhubung dengan kata-kata tersebut yang harus dimaknai sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jika melihat konteks dan koteks cuitan Jerinx, Jerinx mengungkapkan perkataannya sehubungan dengan soal penolakan prosedur rapid test terhadap ibu hamil. Jerinx mengklaim ada banyak ibu hamil dan bayi yang dikandungnya jadi korban karena proses persalinan mesti didahului dengan rapid test.

Jika kata-kata Jerinx dimaknai dalam konteks dan konteks maka maksud Jerinx dalam perbuatannya adalah untuk membela ibu hamil dan bayi yang terhalang karena rapid test yang di wajibkan rumah sakit karena anjuran IDI, dimana sebelumnya ada instruksi dari WHO mengenai rapid test tersebut. Jika melihat perbuatan Jerinx dalam konteks dan konteks maka sulit mencari dasar untuk menuduh perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan permusuhan. Justru sebaliknya, perbuatan Jerinx harusnya di beri penghargaan karena Jerinx sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membela bangsa dan negaranya dari hal-hal yang dapat merugikan.

Beranjak dari perspektif hukum, perkara ini dapat dilihat juga dalam perspektif kebijakan penanggulangan kejahatan oleh pemerintah. Harus diakui perbuatan Jerinx dilakukan dalam suasana kedaruratan covid-19 dan banyak terjadi kerisauan dalam masyarakat, perbuatan Jerinx memang bisa saja menambah kerisauan masyarakat tapi nyatanya saat ini tidak terjadi kekhawatiran kerisauan masyarakat tersebut, malah terjadi kelonggaran kedaruratan covid-19, menjadi pertanyaan apakah tuntutan 3 tahun penjara dan 10 juta rupiah masih relevan? Pesan apa yang hendak disampaikan penegak hukum kepada masyarakat dari tuntutan ini? Apakah menakuti-nakuti masyarakat sekarang yang sudah modern, mengenai penyampaian pendapat dimuka umum, masih masuk akal?

 

Penulis adalah James Erikson Tamba, yang merupakan dosen ilmu hukum di salah satu universitas di Jakarta.

COMMENTS

Nama

Editorial,1,Hukum,3,News,86,Opini,17,
ltr
item
Legal Voice: Dosen Ilmu Hukum Menelaah Tuntutan Pidana Terhadap Jerinx
Dosen Ilmu Hukum Menelaah Tuntutan Pidana Terhadap Jerinx
https://1.bp.blogspot.com/-0z9jcUQI_2E/X6KMbIw_rqI/AAAAAAAAAdQ/RYUhd9CYTR0qF6gxNGe3AgT51bUms4ASACLcBGAsYHQ/s320/jrinx.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-0z9jcUQI_2E/X6KMbIw_rqI/AAAAAAAAAdQ/RYUhd9CYTR0qF6gxNGe3AgT51bUms4ASACLcBGAsYHQ/s72-c/jrinx.jpg
Legal Voice
http://www.legalvoice.id/2020/11/dosen-ilmu-hukum-menelaah-tuntutan.html
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/
http://www.legalvoice.id/2020/11/dosen-ilmu-hukum-menelaah-tuntutan.html
true
5448203866042148273
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy